Pencucian Uang

Sebanyak 53 jam tangan mewah hasil sitaan kasus pencucian uang di Singapura akan dilelang secara daring mulai 9 November 2026. Harga pembukaannya dipatok lebih rendah dari estimasi nilai barang, termasuk jam tangan Hermes bertabur lebih dari 700 berlian.

Jaksa mengungkap dugaan pencucian uang Rp 18,1 triliun dari penjualan batu bara melalui sejumlah perusahaan.

PPATK menelusuri aliran dana di balik karhutla dengan prinsip follow the money. Silmi Karmila memaparkan pola dan indikasi yang dicari.

Hakim PN Jakarta Selatan menolak praperadilan Febrie Adriansyah. Terungkap dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan sejak 2018 hingga 2026.

Anggota parlemen Jepang membentuk koalisi untuk mempromosikan Industri Kartu Koleksi Jepang yang berkembang pesat, mengatasi masalah kartu palsu dan meningkatkan transparansi pasar global.

Polresta Banyumas intensif dalami dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan eks pegawai Bank Mandiri Taspen berinisial N, dengan menelusuri aliran dana dan aset senilai Rp10 miliar untuk mengungkap kejahatan.

Kasus mantan Jampidsus Febrie Adriansyah menyoroti integritas penegakan hukum di Indonesia. Bagaimana proses ini dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi?

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan bahwa sistem keuangan Indonesia memiliki mekanisme anti pencucian uang yang kuat, menepis kekhawatiran terkait keamanan Obligasi Pemerintah.

PPATK mencatat pencucian uang global mencapai USD 2 triliun. Laporan masuk mencapai 150 ribu per hari, dengan tantangan baru dari AI.

Petugas Imigrasi Bali berhasil menggagalkan upaya pelarian seorang buronan Interpol asal Inggris di Bandara I Gusti Ngurah Rai, menunjukkan efektivitas sistem pengawasan perbatasan Indonesia.

Imigrasi Bali berhasil menghentikan pelarian seorang buron Interpol Inggris berinisial SL di Bandara Ngurah Rai, menunjukkan komitmen Bali bukan tempat persembunyian kriminal lintas negara.

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (NTB) akan mengevaluasi penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mantan Kepala BPN Sumbawa, Subhan, setelah kasus korupsi pengadaan lahan Sirkuit MXGP mencapai tahap penuntutan, memicu penasaran akan fakta baru.

Mekanisme perampasan aset tanpa tuntutan pidana masih menjadi perdebatan di Indonesia. Seorang pengamat hukum mengingatkan pentingnya regulasi komprehensif untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat.

Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri mengeksekusi dan menyerahkan aset hasil kejahatan perjudian online senilai Rp58,18 miliar kepada negara.

Anggota Komisi III DPR RI mendesak Polri untuk menuntaskan kasus TPPU Emas Ilegal yang merugikan negara triliunan rupiah dan merusak lingkungan, dengan menyasar aktor intelektual dan pemodal besar.

Kejaksaan Agung menuntut tiga terdakwa kasus suap pengondisian putusan lepas perkara korupsi CPO dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan pidana penjara 9 hingga 17 tahun, denda, serta uang pengganti. Kasus suap dan TPPU CPO ini melibatkan advokat d

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali mengingatkan masyarakat agar tidak terlibat dalam praktik jual beli rekening karena berisiko tinggi dan dapat menyeret pemiliknya ke ranah hukum.

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Kejati NTB) membeberkan arah penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam kasus korupsi lahan MXGP Samota, menelusuri aliran dana dari berbagai pihak yang terlibat.

Kajari Bangka Tengah menegaskan aset sitaan kasus timah belum diserahkan ke Pemkab, masih dalam verifikasi Kejaksaan Agung. Simak penjelasan lengkapnya mengenai transparansi dan kepastian hukum aset sitaan ini.

Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri menyita berbagai dokumen dan data transaksi dari kantor PT DSI dalam penggeledahan terkait dugaan fraud. Penggeledahan ini menjadi langkah penting dalam mengungkap kasus Polri Sita Dokumen PT DSI yan