Harusnya Nadiem melihat skala prioritas karena turunnya anggaran pendidikan itu. Serta harus sering turun ke lapangan untuk memantau pembelajaran di berbagai daerah.

Anggota DPR Fraksi PKB Daniel Johan menegaskan bahwa renovasi tersebut tidak tepat mengingat anggaran negara terbatas di tengah pentingnya program kerakyatan.

Nanang menjelaskan, berdasarkan data Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa, renovasi pada lingkungan Gedung A Kemendikbudristek terakhir kali dilakukan pada tahun 2016. Saat itu, renovasi dilakukan untuk memperbaiki ruangan perpustakaan yang berada di lantai 1.

Dia mengungkapkan, renovasi itu bukan sesuatu yang mendesak. Anggaran Rp5 miliar mestinya bisa dialokasikan untuk kebutuhan yang lebih penting, misalnya membantu anak-anak Indonesia supaya tidak putus sekolah.

Menurutnya, urusan renovasi tersebut tidak dibicarakan di Komisi X. Dia bilang, ada alokasi kebutuhan kerja Kementerian dari Kesekjenan Kemendikbud Ristek.

Trubus menerangkan, renovasi ruangan kantor tidak ada urgensinya untuk dilakukan pada masa sulit seperti ini. Lebih lanjut ia mengatakan tidak ada sense of crisis terkait renovasi yang akan dilakukan pada ruang private atau ruang Nadiem, semi private, ruang public dan service tersebut.

Meksi begitu, Andreas tidak mempermasalahkan perihal renovasi ruangan Nadiem. Selama tidak membeli alat-alat yang tidak ada urgensinya.

Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Riset Teknologi berencana merenovasi ruang kerja Mendikbud Ristek Nadiem Makarim. Total biaya renovasi yang dikeluarkan sebesar Rp5 miliar lebih.

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek), Nadiem Makarim, menjelaskan alasan membubarkan BSNP. Menurutnya, untuk mendukung peningkatan sistem penjaminan mutu yang salah satunya membentuk Dewan Pakar Standar Pendidikan Nasional (DPSPN).

Menurutnya, Indonesia adalah negara pertama di dunia yang memiliki Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) untuk mengukur pemajuan kebudayaan. Dalam mengukur IPK, aspek yang dinilai adalah warisan budaya, ketahanan sosial budaya, pendidikan, ekonomi budaya, gender, budaya literasi, dan ekspresi budaya.

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengatakan pihaknya akan mengundang Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim terkait pembubaran Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani menilai, pembubaran BNSP menimbulkan pertanyaan. Kata dia, Pembubaran BNSP juga akan menimbulkan kegaduhan yang tak perlu.

Berbeda dengan BSNP, badan bentukan Permendikbud Nomor 28/2021 itu tak bersifat independen. Mantan Anggota BSNP, Doni Koesuma menjelaskan, badan ini justru digabungkan pada unit kerja Kemendikbudristek.

Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah, Prof Azyumardi Azra mengatakan, keputusan yang diambil Menteri pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim mencerminkan upaya resentralisasi dan birokratisasi pendidikan nasional.

Dalam kesempatan itu, Nadiem juga menegaskan vaksinasi terhadap guru serta tenaga kependidikan dan siswa tak menjadi syarat bagi sekolah untuk menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas.

Nadiem mengakui masih ada guru dan tenaga pendidik di daerah yang belum divaksinasi. Namun, ia tetap berkomitmen mereka semua akan divaksinasi agar pembelajaran tatap muka (ptm) bisa aman.

Nadiem meminta bantuan komisi X DPR untuk melaporkan daerah-daerah yang tidak ada internet, namun masih tidak boleh melakukan pembelajaran tatap muka.

Nadiem menjelaskan syarat vaksin hanya diberlakukan untuk guru dan tenaga pendidik bagi sekolah berada di daerah PPKM Level 1-3 menggelar PTM terbatas. Terutama bagi tenaga pendidik atau guru berada di kota besar seperti DKI Jakarta dan Surabaya.