Merdeka.com - Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah menilai, kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset Teknologi merenovasi ruang kerja Mendikbud Ristek Nadiem Makarim kontra produktif. Seharusnya, dia menambahkan, anggaran tersebut dapat digunakan untuk program yang lebih bermanfaat.

“Kebijakan yang kontra produktif, artinya anggaran sebesar itu lebih baik untuk mereka anak-anak yang terpaksa ditinggal orang tuanya meninggal karena terserang Covid dan mereka masih dalam sekolah, maksudnya memberikan beasiswa kepada mereka-mereka semua,” katanya saat dihubungi merdeka.com, Kamis (9/9).

Trubus menerangkan, renovasi ruangan kantor tidak ada urgensinya untuk dilakukan pada masa sulit seperti ini. Lebih lanjut ia mengatakan tidak ada sense of crisis terkait renovasi yang akan dilakukan pada ruang private atau ruang Nadiem, semi private, ruang public dan service tersebut.

“Sense of crisis itu kan harusnya dia peduli pada masyarakat yang lagi kesusahan karena pandemic covid dan sebagainya. Harusnya dia memberikan keringanan-keringanan peserta didik, murid-murid yang di daerah perbatasan, desa-desa, atau di daerah yang terbatas internet,” jelasnya.

Ia menyarankan, jika hal ini masih bisa tertunda maka lebih baik ditunda terlebih dahulu.

“Kalau masih bisa ditunda, ya ditunda dulu. Tapi kalau sudah jalan mau ga mau harus diselesaikan. Cuman ya harus ada bentuk pertanggungjawaban kan. Dia sebagai seorang menteri harus bertanggung jawab bagaimana? Baik menjelaskan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), atau pihak-pihak lain, masyarakat,” tuturnya.

Senada dengan Trubus, Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Azyumardi Azra menilai menteri harus menunjukan perilaku ber-kebudayaan.

“Seharusnya Menteri yang mengurusi pendidikan dan kebudayaan menunjukkan perilaku ber-kebudayaan, yaitu 'sense of crisis' dan sikap empati untuk membantu anak didik yang terkapar; dan menolak menggunakan anggaran untuk hal tidak urgen," ujarnya melalui cuitannya dalam akun twitter pribadi @Prof_Azyumardi, Kamis (9/9).

Menurutnya dana sebesar itu semestinya digunakan untuk kebutuhan mendesak, seperti membantu anak-anak yang tertinggal pendidikannya karena wabah Covid-19-bahkan puluhan ribu menjadi yatim piatu ditinggalkan orangtua mereka. Serta tidak menghabiskan anggaran sampai Rp5 Miliar.

“Seharusnya pejabat seperti Mendikbud tidak sampai menghabiskan anggaran sampai Rp 5 miliar-an untuk rencana renovasi ruang kerja sendiri. Pasti renovasi itu tidak mendesak,” cuitnya.

Sebelumnya, isu ini terungkap dari situs lpse.kemdikbud.go.id. Dalam situs tersebut, disebutkan penataan ruang kerja dan ruang rapat gedung A. Nilai pagu paket sebesar Rp 6.500.000.000 dan Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp 5.391.858.505. Satuan kerja dalam hal ini adalah biro umum dan pengadaan barang dan jasa.

Reporter Magang: Leony Darmawan