Mendikbudristek Nadiem: Satu Generasi Learning Loss Tak Bisa Dikembalikan Lagi
Begitu juga orangtua mengalami stress karena terbebani membimbing anaknya.
Begitu juga orangtua mengalami stress karena terbebani membimbing anaknya.
Menurut Nadiem dalam waktu dekat pihaknya juga akan merilis program pengembangan mutu kampus vokasi.
"Isu isu seperti intoleransi, kekerasan seksual dan perundungan bisa kita ukur Pak Presiden," tambah Nadiem.
Pendidikan di Indonesia haruslah menuju arah lahirnya kebahagiaan batin serta juga keselamatan hidup. Esensi mendasar pendidikan haruslah memerdekakan kehidupan manusia.
Nadiem Anwar Makarim memperoleh kepercayaan untuk memimpin Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui pelantikan yang digelar pada Rabu, 28 April 2021, oleh Presiden Joko Widodo.
"Guru, murid, dosen, dan mahasiswa harusnya merdeka melaporkan kekerasan seksual yang terjadi,” ujar Nadiem.
Dengan tanggung jawab bertambah, Nadiem disebut semakin memiliki pekerjaan rumah yang seabrek. Baik di dunia pendidikan maupun riset dan teknologi.
Dia berharap para mahasiswa dan dosen yang ada di perguruan tinggi bisa melakukan penelitian. Salah satunya seperti kampus merdeka. Serta dapat bekerja sama dengan Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN).
Politisi PDIP Putra Nababan menyoroti isu kursi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim yang tengah menjadi perdebatan. Menurutnya, gaya Nadiem memimpin kementerian itu memang membuat banyak pihak tidak suka. Sebab, gebrakan yang dilakukan Nadiem di Kemendikbud tidak biasa.
“Kami memperluas inklusifitas beasiswa LPDP. Tidak hanya untuk S2 dan S3, tetapi juga sarjana dan non-gelar,” ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar
"Saya (dan juga keluarga besar NU) khawatir dalam penulisan Kamus Sejarah Indonesia masih akan merugikan umat Islam, khususnya NU," sambungnya.
Sementara itu dalam pertemuan tersebut Sekjen PBNU HA Helmy Faishal menyampaikan bahwa pihaknya memberikan saran, masuk, sekaligus kritik terhadap terbitnya Kamus Sejarah Indonesia yang tidak mencantumkan nama KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Presiden ke-4 RI.
Polemik hilangnya nama pendiri Nahdlatul Ulama KH Hasyim Asy'ari di Kamus Sejarah Indonesia dinilai bisa menjadi titik akhir dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Gerindra Ali Zamroni menilai, sudah sepantasnya Nadiem diganti.
Menurutnya, KH. Hasyim Asy'ari itu bukan hanya tokoh NU, tapi juga tokoh bangsa. Menghilangkan peran dan namanya artinya juga mempertanyakan ke-Indonesia-an kita.
Hasto mengatakan program-program yang dicanangkan Nadiem selama menjabat sebagai Mendikbud perlu mendapatkan dukungan, misalnya program Merdeka Belajar.
"Pertemuan dengan Pak Nadiem sudah dilakukan beberapa kali," kata Hasto.
Walaupun terjadi sebelum menjadi menteri, dia mengatakan langsung memerintahkan Dirjen Kebudayaan untuk segera melakukan koreksi. Tidak hanya itu, dia juga meminta agar kamus tersebut dapat disempurnakan dengan mengajak seluruh pihak termasuk NU.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Luqman Hakim mengajak masyarakat untuk menanggapi pertemuan itu dengan tanggapan dan pikiran yang positif.