La Ode Ida

La Ode mengkritisi komposisi kabinet Jokowi yang sedikit mengakomodir perwakilan dari Indonesia timur.

Sumber daya tersebut seharusnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat.

Hal ini dinilai sebagai langkah tidak tepat yang dilakukan mantan Danjen Kopassus itu.

KPK langsung menangkap Luthfi, sementara Anas Urbaningrum dan Andi Mallarangeng masih bebas berkeliaran.

Menurut La Ode Ida, kelemahan pengawasan terjadi karena adanya hadangan dari aparat setempat.

"Produknya perlu juga dipertanyakan bagaimana bisa beredar," kata La Ode Ida.

Wakil Ketua DPD La Ode Ida mengaku heran mengapa DPR dan pemerintah tidak juga menetapkan Musi Rawas sebagai DOB.

Laode Ida yang kini menjabat wakil ketua DPD, pada 2014 bakal nyaleg untuk PAN.

Permintaan maaf yang diutarakan Mendikbud M Nuh, dinilai tak cukup.

Irman mengaku ditawari SBY saat bertemu di kantor Presiden.

Pertemuan membahas implementasi pelaksanaan hasil judicial review yang dilakukan Mahkamah Konstitusi.

"Setelah itu beruntun tawaran, saya nanti berdosa kalau saya tidak menyahuti itu," ujar La Ode.

La Ode tidak sepakat solusi mengatasi persoalan itu dengan merubah mekanisme pilkada menjadi tidak langsung.

Dengan bergabungnya La Ode, posisi politik PAN di Indonesia Timur diharapkan akan semakin kuat.

"Capres ke depan ini, Pak Hatta Rajasa kan figur yang clean dan berada di poros tengah," ujar La Ode Ida.

"Pelaksanaan pilkada langsung melahirkan pemimpin-pemimpin yang bagus," kata Indra di lokasi sama.

MK menyatakan seluruh ketentuan yang mereduksi kewenangan DPD bertentangan dengan UUD 1945.

La Ode menilai, sikap SBY yang lamban seolah membiarkan perseteruan KPK dan Polri terus meruncing.

Selain negara-negara ASEAN, perwakilan parlemen negara Eropa menghadiri sidang AIPA di Lombok, NTB.

Hal itu diperlengkap dengan kondisi perekonomian mereka yang serba kekurangan.