Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) gagal melaksanakan Ujian Nasional (UN) serentak. Wakil Ketua DPD La Ode Ida mengatakan kegagalan tersebut, sama halnya mempermalukan pemerintahan."Tepatnya, Mendikbud telah mempermalukan pemerintah pimpinan SBY, apalagi baru pertama kali terjadi dalam sejarah republik ini," kata La Ode kepada wartawan, Jakarta, Selasa (16/4).Menurut dia, SBY seharusnya segera memberi sanksi kepada Kemendikbud. Sebab jika tetap dipertahankan, maka dapat memberi citra buruk kepada masyarakat. Selain itu, permintaan maaf yang diutarakan Mendikbud M Nuh dinilai tak cukup. Seharunya, lanjut La Ode, M Nuh bisa berbuat lebih banyak lagi untuk menyelenggarakan UN yang lebih baik."Mendikbud harus punya rasa atas kesalahan fatalnya dengan tertundanya UN di 11 provinsi di Indonesia, termasuk berbagai kekacaubalauan pelaksanaan UN lainnya. Tak cukup hanya dengan minta maaf," lanjutnya.La Ode berpendapat, pihak Mendikbud patut diduga memainkan proyek pencetakan soal UN itu. Kasus ini, tambahnya, merupakan bagian dari kebijakan sentralisasi proyek pengadaan soal-soal UN."Itu bagian dari ketidakpercayaan terhadap daerah karena semuanya mesti ditangani pihak Jakarta. Selain itu, ada kepentingan pihak Jakarta untuk proyek-proyek besar," kata La Ode.
La Ode: UN kacau, Mendikbud permalukan pemerintahan SBY
Permintaan maaf yang diutarakan Mendikbud M Nuh, dinilai tak cukup.
Baca Juga
SBY Sebut UMKM Fondasi Ekonomi Nasional
Rekomendasi