Wakil Ketua DPD La Ode Ida mengkritisi pelaksanaan pilkada di sejumlah daerah, yang berujung aksi anarkis. La Ode pun mengaitkan kerusuhan pilkada tersebut dengan perilaku dugaan korupsi mayoritas kepala daerah."Kepala daerah cenderung korup, memang kekuasaannya luas. Dengan itu otoritas dan otoritasnya relatif berada pada pihaknya, maka cenderung korup para pejabat seperti itu," kata La Ode di Komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Jumat (5/4).Menurut La Ode, ketika seseorang menjabat kepala daerah, maka otomatis dia memiliki kewenangan tinggi di daerahnya. "Ruang manuver kewenangannya itu juga cukup luas. Dengan kondisi seperti itu jabatan diperebutkan," lanjutnya.Oleh karena itu, lanjutnya, ketika kepala daerah ikut pilkada lagi, maka dia akan mengorbankan segalanya untuk mendapatkan kekuasaannya lagi. Termasuk menghamburkan uang."Para calon yang sudah berkorban banyak itu, sering kali tidak ingin untuk kalah. (Namun ketika dia kalah) karena itu sudah buntu pikirannya, dia kerahkan preman. Diprovokasi orang lain, maka jadilah (kerusuhan pilkada itu)," terangnya.Untuk itu, La Ode tidak sepakat solusi mengatasi persoalan itu dengan merubah mekanisme pilkada menjadi tidak langsung. Sebab, mekanisme tersebut justru mengkerdilkan makna demokrasi.Seharusnya, para pihak terkait mengevaluasi dan merumuskan kembali sejumlah aturan, supaya pelaksanaan pilkada tetap langsung. Seperti soal keamanan selama pelaksanaannya.
La Ode: Punya kewenangan tinggi, banyak kepala daerah korup
La Ode tidak sepakat solusi mengatasi persoalan itu dengan merubah mekanisme pilkada menjadi tidak langsung.
Rekomendasi