Kemelut Demokrat

Manuver Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelang Pemilu 2024 menjadi sorotan. Beberapa kali Jokowi secara terang-terangan menyatakan dukungan terhadap tokoh politik untuk maju sebagai capres tahun depan.

Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Purwakarta, Asep Chandra, membantah adanya ratusan kadernya mundur massal. Asep menyebutkan jika data yang diterimanya hanya 8 surat pengunduran diri dari pengurus baik DPC maupun DPAC.

Partai NasDem membela Partai Demokrat yang tengah panas usai Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum bebas dari penjara. Usai bebas, Anas menyinggung skenario besar yang membuat dirinya mendekam di penjara.

Partai Demokrat identik dengan sosok Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Hal tersebut tidak terlepas dari peranannya dalam mendirikan partai politik berlogo bintang Mercy itu.

Mehbob menyampaikan ada kejanggalan dalam surat kuasa hukum dari kubu Moeldoko yang ingin mengambil alih Partai Demokrat. Surat kuasa hukum yang digunakan untuk mengajukan PK ke PTUN diketahui tak memiliki kedudukan hukum atau legal standing.

"Termasuk orang yang merancang melemparkan telur ke Anas saat di KPK," kata sumber itu saat berbincang dengan merdeka.com.

Koordinator Nasional Sahabat Anas Urbaningrum Muhammad Rahmad meminta agar sahabat Anas Urbaningrum yang sudah merencanakan penjemputan untuk menyesuaikan dengan jadwal tersebut.

Partai Demokrat tidak khawatir dengan kembalinya Anas Urbaningrum ke panggung politik nasional. Anas bakal bebas pada 10 April mendatang.

Yasonna ogah ikut campur terkait dualisme kepengurusan Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan Meoldoko tersebut.

DPP Partai Demokrat dan Ketua DPR dan sudah menerima terkait pemberhentian Jhoni itu. Maka, proses administrasinya bisa dilanjutkan.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syariefuddin Hasan menilai, kader partai Demokrat yang mundur karena tidak loyal. Sudah sepantasnya tidak berada di Demokrat.

Selain itu, kata Joko, kebanyakan mereka yang mundur adalah kader-kader baru yang dibawa Asnah.

Pengunduran diri Asnah diikuti sekitar 50 persen pengurus DPD Demokrat Kepri. Mereka secara serentak melepas atribut organisasi di depan kediaman Asnah.

Kedatangan Satgas Covid-19 Kota Kupang ke tempat pelantikan pengurus DPD Demokrat Nusa Tenggara Timur, dalam rangka penegakan protokol kesehatan.

Rangkaian Musda DPD Demokrat NTT berjalan panas. Kubu Jefri Riwu Kore (Jeriko) marah dan sempat membakar atribut partai. Hal tersebut terjadi usai Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memilih Leonardus Lelo menjadi ketua DPD Demokrat NTT menggantikan Jeriko.

Pengurus DPD Partai Demokrat diwakili Gabriel Suku Kotan dan Bobby Pakh, melaporkan kasus pembakaran atribut partai ke Polres Kupang Kota, dengan harapan diproses sesuai hukum yang berlaku.

Ketua DPD Partai Demokrat NTT terpilih Leonardus Lelo menegaskan akan merangkul mantan seterunya di Musda Jefri Riwu Kore (Jeriko) untuk membangun partai bersama-sama. Menurut dia, insiden pembakaran atribut partai usai dirinya terpilih jadi ketua DPD Demokrat NTT dilakukan orang luar, bukan kader.

DPP Demokrat yang memilih Leonardus Lelo sebagai ketua DPD Demokrat NTT memicu kekisruhan internal. Sejumlah kader pendukung petahana, Jefri Riwu Kore (Jeriko) marah. Bahkan atribut partai dibakar.

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menetapkan Leonardus Lelo sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Demokrat NTT, menggantikan Jefri Riwu Kore (Jeriko).

Gugatan sebelumnya diajukan kubu Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang yang juga mantan kader Demokrat, yakni Ajrin Duwila, Yosef Benediktus Badeoda, dan Hasyim Husein. Putusan tersebut juga menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.530.500.