Kasus suap Bupati Hulu Sungai Tengah

KPK Tahan Bupati Hulu Sungai Utara. Abdul Wahid merupakan tersangka suap dan gratifikasi pengadaan barang dan jasa di Kab Hulu Sungai Utara 2021-2022.

KPK menjerat Bupati Hulu Sungai Tengah (HST) Abdul Latif sebagai tersangka dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Kendaraan yang diamankan terdiri dari lima mobil dan tujuh unit kendaraan berat truk molen yang saat ini disimpan di Rupbasan Martapura‎.

KPK memanggil sejumlah saksi terkait kasus penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan Bupati Hulu Sungai Tengah (HST) non aktif Abdul Latief (ALA). Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyampaikan, salah satu saksi merupakan Sales Manager Lexus Indonesia atas nama Meinisa.

Divonis 6 tahun penjara, Bupati Hulu Sungai Tengah dipeluk kerabat. Abdul Latif terbukti menerima suap Rp 3,6 miliar yang diberikan Direktur PT Menara Agung Pusaka. Akibat perbuatannya, Abdul Latif divonis 6 tahun penjara dengan denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan.

Majelis hakim Pengadilan Tipikor memvonis Bupati Hulu Sungai Tengah nonaktif Abdul Latif divonis enam tahun penjara dan denda Rp 300 juta. Latif dinyatakan terbukti menerima suap Rp 3,6 miliar.

Dua terpidana yang dieksekusi antara lain Ketua Kadin Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau Dirut PT Putra Dharma Raya Fauzan Rifani dan Dirut PT Sugriwa Agung, Abdul Basit.

Ketua non aktif Kamar Dagang dan Industri Barabai, Hulu Sungai Tengah, Fauzan Rifani dijatuhi vonis empat tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Ia dinyatakan bersalah turut serta melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima imbalan sebagai perantara suap untuk Bupati Hulu Sungai Tengah.

Bupati Hulu Sungai Tengah nonaktif Abdul Latif dituntut 8 tahun penjara. Abdul Latif dituntut hukuman pidana selama 8 tahun dan denda Rp 600 juta. JPU KPK menyakini, Abdul Latif menerima suap Rp 3,6 miliar dan menuntut hukuman 8 tahun.

Jaksa juga menuntut pencabutan hak politik terdakwa selama lima tahun terhitung setelah menjalani pidana pokok.

Direktur PT Menara Agung Pusaka, Donny Witono mengaku pernah membahas proyek pengerjaan ruang perawatan kelas I, II, VIP dan super VIP rumah sakit umum daerah Damanhuri, Barabai, dengan Bupati non aktif Hulu Sungai Tengah, Abdul Latif di kediaman dinas Bupati.

Dia menambahkan, saat transaksi kedua kalinya Fauzan juga meminta uang Rp 25 juta untuk keperluan pribadi.

Suap diperuntukan sebagai uang pelicin Donny agar perusahaan miliknya menjadi pemenang pembangunan ruang perawatan kelas I, II, VIP dan Super VIP RSUD Damanhuri, Barabai.

Mulanya, Latif memanggil Fauzan sebagai ke rumah dinasnya dan menyampaikan agar seluruh kontraktor harus menyiapkan komitmen fee.

"Sidang rencananya akan dilaksanakan di PN Tipikor Jakarta," ujar Febri.

Hingga saat ini, kata Febri, dua tersangka itu telah diperiksa sebabyak tiga kali. Sementara, total 40 saksi dari berbagai unsur yang telah dimintai keterangan untuk melengkapo berkas penyidikan Fauzan Rifani dan Abdul Basit.

Bupati Hulu Sungai Tengah nonaktif Abdul Latief mengklaim bahwa 23 kendaraan mewahnya yang disita KPK tidak terkait korupsi dan pencucian uang. Dia mengaku kendaraan mewah tersebut dibeli sebelum menjabat sebagai Bupati.

Bupati Hulu Sungai Tengah jalani pemeriksaan lanjutan. Abdul Latif diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Direktur Utama PT Sugriwa Agung, Abdul Basit terkait dalam kasus dugaan menerima suap pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Damanhuri.

Menurut dia, proses pelelangan harus dilakukan dengan pembuktian terlebih dahulu, apakah kendaraan mewahnya yang disita KPK adalah hasil dari tindak pidana korupsi atau bukan.

7 Mobil mewah bupati Hulu Sungai Tengah berpelat 232. Kendaraan itu disita karena diduga berkaitan dengan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan Abdul Latif.