Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menyatakan kebijakan konsolidasi belanja pengadaan laptop mampu menghemat anggaran hingga Rp1,8 triliun sepanjang tahun 2022.

Anggota Komisi XI DPR Fraksi PDIP Masinton Pasaribu memprotes keras langkah Menkeu Sri Mulyani. Dalam rapat di DPR, Senin (27/3) kemarin, Masinton bahkan menyebut Sri Mulyani amatiran. Sebelumnya, Masinton juga menyindir kerja Mahfud MD dengan sebutan menteri komentator.

Komisi XI DPR RI Fraksi PKS memberikan 8 catatan terhadap rancangan undang-undang (RUU) usul inisiatif komisi XI DPR RI tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan.

Komisi XI DPR RI resmi melantik Kahar Muzakir sebagai ketua komisi bidang keuangan. Kahar menggantikan Dito Ganinduto sebagai Ketua Komisi XI DPR RI.

Komisi XI DPR batal mengganti Ketua Komisi XI dari Dito Ganinduto menjadi Kahar Muzakir. Padahal, agenda pelantikan itu dijadwalkan digelar pada Rabu (30/3) siang ini.

Tidak sedikit masyarakat yang mempertanyakan alasan pembahasan UU HPP selesai dalam waktu 3 bulan saja. Andreas pun mengaku tak heran bila banyak pihak yang beropini miring tentang cepatnya pembahasan undang-undang dibuat.

Anggota Komisi XI FPKS, Ecky Awal Munawar, menyatakan RUU tersebut tidak memenuhi prinsip keadilan dan memberatkan rakyat. Menurut Ecky, dalam pengambilan keputusan di Komisi XI FPKS memberikan catatan penolakan utamanya terhadap pengenaan pajak kebutuhan pokok, jasa Pendidikan, pelayanan sosial, jasa Kesehatan medis.

Menurut Ecky, dalam pengambilan keputusan di Komisi XI, PKS memberikan catatan penolakan terhadap pengenaan pajak kebutuhan pokok, jasa Pendidikan, pelayanan sosial, jasa Kesehatan medis.

DPR Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota BPK. DPR menggelar uji kelayakan dan kepatutan para calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan berbagai latar belakang, mulai dari tenaga ahli Ketua BPK, auditor utama BPK, ASN Kemenkeu hingga mantan anggota DPR.

Ketua Komisi XI DPR RI, Dito Ganinduto mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (RUU HKPD) akan memuat pengaturan yang menjembatani sinergi kebijakan fiskal antara pusat dan daerah.

Sekarang pemerintah melakukan upaya yang sangat serius dalam penanganan pandemi, baik dari sisi kesehatan, sosial, dan ekonomi. Untuk kesehatan, Indonesia dinilai cepat dalam melakukan vaksinasi.

Dia mengatakan, sejak terjadi pandemi Covid-19 pemerintah dan Komisi XI memang terus melakukan rapat secara berkelanjutan. Rapat dilakukan untuk refocusing Anggaran Kementerian atau Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (Pemda ) untuk percepatan penanganan Covid-19.

Anggota Komisi XI DPR RI Indah Kurnia mencatat, berdasarkan laporan evaluasi mingguan per 20 November 2020, total penempatan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) telah mencapai Rp64,5 triliun. Terdiri dari Bank Himbara sebesar Rp47,5 triliun, BPD Rp14 triliun, dan Bank Syariah Rp3 triliun.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia pada kuartal III-2020 minus 3,49 persen secara year on year (yoy/tahunan) dibandingkan periode yang sama tahun 2019. Angka minus ini menyusul pertumbuhan yang juga negatif di kuartal II, sebesar (minus) -5,32 persen.

Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dito Ganinduto menilai, dampak resesi ekonomi di Indonesia tidak akan berkepanjangan. Ini bisa terjadi jika pemerintah terus mengakselarasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terutama penyaluran jaring pengaman sosial.

Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dito Ganinduto menyetujui pagu anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di 2021 sebesar Rp43,30 triliun. Kesepakatan itu diambil dalam rapat kerja bersama seluruh anggota Komisi XI dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati di DPR RI, Jakarta.

Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati hasil laporan Kementerian Keuangan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2019. Hal itu disampaikan Ketua Komisi XI DPR RI, Dito Gaminduto dalam hasil putusan rapat di Ruang Komisi XI, Gedung Parlemen, Jakarta.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah sepakat membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk pembahasan RUU Bea Meterai. Kesepakatan tersebut diambil dalam keputusan rapat antara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama dengan Komisi XI DPR RI.