Mengungkap Strategi Semangka Solikin: Konsep Inovatif Calon Deputi Gubernur BI untuk Ekonomi Berkelanjutan

Calon Deputi Gubernur BI, Solikin M Juhro, memaparkan delapan Strategi Semangka dalam uji kelayakan DPR RI. Konsep ini dirancang untuk menopang program Asta Cita pemerintah dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Apa saja isinya?

Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Solikin M Juhro, memperkenalkan delapan strategi kunci yang disingkat dengan istilah “Semangka” dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di hadapan Komisi XI DPR RI. Uji kelayakan ini berlangsung di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Jumat (23/1).

Konsep “Semangka” ini dirancang untuk menerjemahkan misi bank sentral secara lebih konkret dan terukur. Tujuannya adalah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Solikin menjelaskan bahwa delapan strategi tersebut merupakan satu paket kebijakan terorkestrasi. Strategi ini juga bertujuan menopang program Asta Cita pemerintah, menunjukkan komitmen terhadap visi pembangunan nasional.

Pilar Utama Stabilitas Ekonomi Nasional

Salah satu poin utama dalam Strategi Semangka adalah stabilitas makroekonomi dan keuangan. Solikin menekankan pentingnya hal ini sebagai jangkar ketahanan ekonomi nasional di tengah gejolak global.

Stabilitas yang dibangun harus bersifat dinamis dan antisipatif, bukan kaku atau reaktif. Penguatan keterkaitan antara sektor riil, sektor keuangan, dan pasar keuangan menjadi krusial untuk efektivitas transmisi kebijakan dan antisipasi risiko sistemik sejak dini.

Selain itu, navigasi stabilitas harga pangan juga menjadi fokus penting dalam strategi ini. Tujuannya adalah mewujudkan pangan sejahtera sebagai pilar status makroekonomi dan pertumbuhan inklusif. Hal ini juga akan menopang ketahanan pangan nasional secara keseluruhan.

Mendorong Pertumbuhan Inklusif dan Berkelanjutan

Strategi Semangka juga menyoroti potensi besar ekonomi syariah dan pesantren di Indonesia. Solikin mencatat bahwa ekonomi pesantren merupakan modal sosial yang kuat untuk mendorong produktivitas pembangunan ekonomi nasional.

Bank Indonesia berkomitmen memperkuat pengembangan ekonomi pesantren melalui penguatan dan integrasi ekosistem usaha. Ini meliputi pembiayaan syariah, akses pasar, teknologi, dan pendampingan. Selain itu, akselerasi reformasi struktural dianggap sebagai prasyarat utama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Reformasi ini diharapkan dapat mengantarkan Indonesia menuju status negara berpendapatan tinggi.

Posisi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta ekonomi kreatif juga ditekankan sebagai mesin utama pertumbuhan inklusif. Sektor ini dianggap sebagai sumber pertumbuhan baru perekonomian nasional. BI akan mendorong digitalisasi end-to-end bagi UMKM, mencakup penguatan kelembagaan, peningkatan produktivitas, perluasan akses pasar, dan efisiensi sistem pembayaran.

Inovasi Kebijakan dan Sinergi untuk Ketahanan Ekonomi

Aspek makroprudensial inovatif diarahkan menjadi instrumen kunci dalam mendorong intermediasi pembiayaan yang optimal. Kebijakan ini bertujuan menciptakan intermediasi yang seimbang dan inklusif di tengah keterbatasan ruang instrumen kebijakan bank sentral.

Solikin mengusung program baru bernama “Pinisi” atau percepatan intermediasi perbankan. Program ini bertujuan menjembatani suplai likuiditas dengan permintaan kredit. Keandalan digitalisasi sistem pembayaran juga dipandang sebagai instrumen strategis. Ini penting untuk meningkatkan transaksi, memperluas inklusi keuangan, dan memperkuat kedaulatan ekonomi digital nasional.

Strategi terakhir adalah aksi bersama, sinergi, dan kolaborasi. Solikin berupaya memperkuat koordinasi antara bank sentral dengan kementerian/lembaga terkait. Sinergi dianggap sebagai kunci dalam mendorong transformasi struktur ekonomi nasional menuju pertumbuhan yang lebih tinggi dan berdaya tahan.

Solikin M Juhro saat ini menjabat sebagai Asisten Gubernur - Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI. Dirinya menjadi kandidat pertama yang menjalani uji kelayakan untuk menggantikan Juda Agung yang mengundurkan diri pada 13 Januari 2026. Uji kelayakan akan dilanjutkan pada Senin (26/1) dengan dua kandidat lain, Dicky Kartikoyono dan Thomas Djiwandono. Komisi XI DPR RI akan mengadakan rapat internal pada Senin untuk pengambilan keputusan Deputi Gubernur BI terpilih. Hasilnya akan dilaporkan kepada pimpinan DPR RI untuk persetujuan dalam Rapat Paripurna pada Selasa (27/1).

Sumber: AntaraNews