Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan mengatakan, alokasi 20 persen DD tersebut diberikan kepada kelompok tani (poktan) yang belum pernah menerima bantuan ketahanan pangan dari pemerintah.

Kementerian Keuangan akan mengalokasikan Dana Desa tahun 2023 sebesar Rp 71 triliun. Angka ini naik 4,4 persen dari anggaran tahun 2022 sebesar Rp 68 triliun.

Nagari Developing Center (NDC) Universitas Andalas (Unand) optimistis program dana desa di era Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat menjadi episentrum pembangunan daerah. Salah satu faktor utamanya terlihat dari alokasi anggaran yang terus mengalami peningkatan.

Kades Muhammad Adam atau yang akrab disapa Kades Koboi telah menggelontorkan uang pribadinya untuk menyejahterakan masyarakat.

Bupati Bogor Ade Yasin meminta para kepala desa segera menyelesaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), penggunaan anggaran program Satu Miliar Satu Desa (Samisade) tahun 2021.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penggunaan dana desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) bersifat fleksibel. Penentuan realokasi mempertimbangkan rekomendasi dari Pemerintah Daerah (Pemda) yang mengetahui situasi dan kondisi desanya dalam kebutuhan BLT Desa.

Kementerian Keuangan memberikan keleluasaan kepada desa untuk mengatur penggunaan dana desa. Bila dirasa desa sudah mandiri atau tidak perlu menggunakan dana desa untuk BLT, maka dana desa tersebut bisa direlokasi ke desa lain.

Kesuksesan China dalam pengentasan kemiskinan salah satunya dilakukan dengan konsep desentralisasi terarah. Ekonom Vivi Alatas menilai cara sejenis sudah dilakukan di Indonesia dengan program dana desa. Program ini sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk mengentaskan kemiskinan di desa-desa.

Anggaran tersebut terdiri dari Rp12,9 triliun dana otonomi khusus (otsus) ditambah dana tambahan infrastruktur (DTI), dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp50,2 triliun, dan belanja kementerian atau lembaga sebesar Rp21,6 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, belanja transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) tahun 2021 telah terserap Rp785,7 triliun, atau 98,8 persen dari target APBN yang sebesar Rp795,5 triliun. Dari realisasi tersebut, masih tersisa Rp 100 triliun.

KPK juga meminta inpektorat daerah mengawasi pengimplementasian aplikasi Siswaskeudes secara komprehensif.

Aliansi Desa Indonesia (ADI) mengkritisi sejumlah kebijakan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. Sekjen Parade Nusantara Dimyati Dahlan menuturkan, kebijakan kementerian seolah membuat kepala desa sering dianggap menghambat pemerintah saat akan memberikan bantuan langsung tunai.

KKB mengetahui persis jadwal pengambilan uang dana desa. Mereka juga sudah memetakan jalur yang biasa dilewati. Jalurnya di luar radar penjagaan aparat.