Aliansi Desa Indonesia Kritisi Sejumlah Kebijakan Pemerintah

Merdeka.com - Aliansi Desa Indonesia (ADI) mengkritisi sejumlah kebijakan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. Sekjen Parade Nusantara Dimyati Dahlan saat acara silaturahmi ADI di Dwangsa Hotel Solo, Minggu (9/1), menuturkan, kebijakan kementerian seolah membuat kepala desa sering dianggap menghambat pemerintah saat akan memberikan bantuan langsung tunai (BLT).

"Kita sering dibilang jadi penghambat. Tidak ada itu, kita lebih tahu dengan kondisi desa kita sendiri. Kita tidak ingin konflik sosial di bawah semakin melebar," kata Dimyati.

Salah satu imbas sejumlah kebijakan yang dikeluarkan, kata Dimyati, ada kebiasaan yang mulai hilang di wilayah desa seperti gotong royong dan kerja bakti.

"Yang menghadapi kepala desa, sekarang gotong royong di bawah juga terkoyak-koyak, kerja bakti akhirnya memicu masyarakat untuk bersatu berkurang. Itu yang jadi hambatan teman-teman juga," bebernya.

Dia pun mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot Menteri Abdul Halim lantaran kebijakan dan pernyataannya yang selama ini dinilai menimbulkan polemik, kegaduhan dan permasalahan baru di kalangan pemerintah desa.

"Aliansi Desa Indonesia merekomendasi kepada presiden, mengganti Menteri Desa yang tidak kompeten, dengan orang yang berpihak pada kepentingan desa," ujar Dimyati.

Dimyati menyebut, desakan pergantian Menteri Desa juga dimunculkan di beberapa kegiatan yang diadakan oleh kepala dan perangkat desa di banyak daerah.