Merdeka.com - Kementerian Keuangan memberikan keleluasaan kepada desa untuk mengatur penggunaan dana desa. Bila dirasa desa sudah mandiri atau tidak perlu menggunakan dana desa untuk BLT, maka dana desa tersebut bisa direlokasi ke desa lain.

"BLT Dana desa bisa direalokasi antar desa selama masih 1 kabupaten, tapi harus dapat rekomendasi dari Pemda," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja Komite IV DPD dengan Menteri Keuangan, Jakarta, Senin (24/1).

Relokasi dana desa ini bisa dianggarkan jika kebutuhan BLT Dana Desa kurang dari 40 persen di wilayahnya. Syaratnya masih dalam kabupaten yang sama dan mendapatkan persetujuan dan Pemerintah Daerah Kabupaten.

Bendahara negara ini mengatakan pemerintah telah membuat payung hukumnya yakni dalam PMK Nomor 190 /PMK.07/2021 dan Perpres Nomor 104/2021.

Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Desa

Dalam payung hukum yang dikeluarkannya, dia mendorong agar pemerintah daerah ikut melakukan penilaian dalam alokasi kinerja. Sehingga pengalokasian dana desa dan perhitungan realokasi dana desa diketahui Pemda.

"Penilaian alokasi kinerja dan alokasi dana desa dan perhitungan BLT ini dilakukan Pemda Kabupaten," kata dia.

Menteri Sri Mulyani merincikan pada Perpres 104/2021 dana desa telah ditentukan untuk BLT Dana Desa sebesar 40 persen. Selain untuk BLT, persentase tersebut digunakan untuk pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia

Kemudian 20 persen untuk program ketahanan pangan dan hewani. Sedangkan untuk dukungan pendanaan Covid-19 paling sedikit 8 persen Dana Desa. Sisanya untuk program sektor prioritas lainnya.