Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo menyebut, pemerintah sukses membangun 191 ribu kilometer jalan desa di seluruh wilayah Indonesia. Meski sulit dan bukan simsalabim, program itu terealisasi dengan baik selama empat tahun terakhir.

Bahlil menilai, kubu Prabowo-Sandiaga tidak memiliki bukti faktual atas pernyataannya tersebut. Sebab, dia menantang kubu Prabowo dengan data tetapi hasilnya nihil.

Tambah Fahri, saat program dana desa dimulai Jokowi belum terjun kepemerintahan dan berurusan dengan proses legislasi di DPR. Karena itu, dia menilai Jokowi belum memiliki jasa apapun terkait dana desa.

Wakil Ketua Dewan Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid menyebut Fraksi PDIP satu-satunya yang menolak adanya Dana Desa saat Pembahasan RUU tentang Desa di DPR 2014 lalu. Namun, pernyataan itu dibantah oleh mantan Wakil Ketua Pansus RUU tentang Desa, Khatibul Iman Wiranu.

Wakil Ketua Dewan Penasihat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Hidayat Nur Wahid menyayangkan ucapan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang mengklaim dana desa ada karena capres petahana Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Karding, wajar saja dana desa dikaitkan dengan Jokowi. Sebabnya, hanya di era pemerintahan Jokowi, dana desa digelontorkan sampai triliunan.

Menteri Sri Mulyani mengatakan, dengan pengelolaan dana desa yang baik, maka akan meningkatkan kondisi perekonomian bagi masyarakat desa. Sehingga masyarakat yang tadinya berpenghasilan rendah dapat meningkat menjadi berpenghasilan menengah.

Meski alokasi dana desa setiap tahunnya mengalami peningkatan, Mendes Eko meminta para aparatur desa tidak berpaku pada dana desa saja. Sebab, salah satu upaya memperbaiki perekonomian di desa juga bisa dilakukan dengan membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Benarkah data yang dipaparkan Jokowi? Menurut catatan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, data yang dipaparkan Jokowi adalah benar. Kementerian menjabarkan per Desember telah terbangun 191.600 Km jalan desa. Panjang tersebut berasal dari pembangunan di 74.957 desa.

Menurut aturan adat atau hak ulayat, tidak boleh ada bangunan modern dan permanen. Termasuk pembangunan jalan, penerangan listrik dan alat-alat elektronik.

Kemungkinan dana desa masyarakat adat Baduy dapat digunakan untuk pengalokasian tahun 2020 bagi desa lain.

Gaji bagi Pendamping Lokal Desa (PLD) atau pendaping dana desa dinilai masih rendah. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo berjanji memberi angin segar bagi para PLD seluruh Indonesia.

Sekjen PDIP menyiratkan bahwa dana desa bukti nyata kinerja pemerintahan Jokowi. Dia kembali menyindir kubu lawan di Pilpres. Menurutnya, program pemerintahan Jokowi dengan kubu Prabowo-Sandi adalah soal nyata dan tidak nyata. Bila kubu Jokowi, programnya selalu nyata tak sekedar wacana.

Serapan Dana Desa di Jawa Barat selama empat tahun terakhir mencapai Rp 14,5 triliun. Angka ini diklaim efektif dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Astera Primanto Bhakti‎ mengatakan, besaran dana yang akan diterima oleh masing-masing kelurahan berbeda-beda. Hal tersebut berdasarkan tiga kategori kinerja pelayanan dasar publik.

Dia mengatakan selama empat tahun, melalui dana desa, telah mampu membangun hampir 1 juta unit sarana air bersih, lebih dari 158.000 Km jalan desa dan puluhan ribu PAUD Polindes. Pada tahun 2018-2019, lanjut Menteri Eko, pihaknya akan memfokuskan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat dan ekonomi desa.

Ketua DPP NasDem Irma Suryani Chaniago heran pernyataan nyinyir cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno soal dana kelurahan. Menurutnya, kalau tak akan memengaruhi elektoral, tak perlu melempar pernyataan negatif.

Tjahjo melanjutkan, setelah mencermati beberapa pemerintah kota di Indonesia, pihaknya menemukan ada kelurahan yang memiliki anggaran minim. Sehingga alokasi dana kelurahan tersebut dinilai perlu untuk menunjang pemerataan pembangunan di pemerintahan kota.