Untuk menyebarkan semangat membangun desa ini, Menteri Eko mengajak generasi milenial untuk ikut membangun dan mempromosikan produk unggulan desa serta desa-desa wisata yang dikelola oleh BUMDes.

Direktur Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, M. Fachri, menampik penyerapan dana desa belum maksimal. Saat ini serapan dana desa jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Dia optimistis serapan anggaran dana desa tahun ini bisa mencapai angka 99 persen.

Pembangunan saluran irigasi oleh warga setempat dari Bendung Klontongan sepanjang 350 meter untuk mengairi sawah-sawah para petani. Pembangunan tersebut menghabiskan dana desa tahun anggaran 2018 sebesar Rp192.414.000.

Pemerintah menaikkan Rp 13 triliun alokasi anggaran untuk dana desa pada 2019. Peningkatan anggaran tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan melalui program pemberdayaan ekonomi. Menteri Eko menjamin penyalurannya akan semakin baik di tahun depan.

"Dana Desa itu 2015 sudah dikucurkan Rp 20 triliun. 2016 dikucurkan lagi Rp 47 triliun. 2017 Rp 60 triliun. 2018 juga Rp 60 triliun. Itu angka besar dalam sejarah dalam empat tahun bantuan dana untuk desa."

Berdasarkan data yang diterima dari Kemendes, jumlah dana desa dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Pada 2015, pemerintah menganggarkan Rp 20,76 triliun dana yang digelontorkan ke desa-desa. Di tahun berikutnya, terjadi peningkatan sebesar Rp 46,9 triliun, dan meningkat Rp 60 triliun pada 2017.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Boediarso mengatakan, keterlambatan penyaluran dana desa dipicu berbagai hal. Salah satunya, masih terdapat daerah yang belum menetapkan Perkada tentang Tata Cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa.

Pemerintah telah menggelar workshop di berbagai Kabupaten/Kota terkait cara menghitung pembagian dana desa per desa.

Mereka bakal bertugas mengawal seluruh pembangunan di pedesaan termasuk urusan transparansi anggaran.

Dana desa sebesar Rp 20 triliun akan segera dicairkan untuk 74 ribu desa.

Desa harus merelakan ADD Rp 350 juta (Per Desa) dipangkas Rp 15 juta untuk model belanja publikasi.