Merdeka.com - Direktur Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), M. Fachri, menampik penyerapan dana desa belum maksimal. Saat ini serapan dana desa jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

"Sekarang penyerapan dan desa sudah luar biasa sampai hari ini tahap dua sudah mencapai 58 sekian persen dari target 60 persen. Artinya ini sudah mendekati (target)," kata Fachri saat ditemui dalam sebuah acara di Hotel Ashley, Jakarta Pusat, Rabu (12/9).

Dia optimistis serapan anggaran dana desa tahun ini bisa mencapai angka 99 persen. Menilik permasalahan dari tahun-tahun sebelumnya yang diklaim telah diperbaiki. "Kami optimistis sampai akhir tahun penyerapan dana desa di atas 99 persen karena kita sudah punya pengalaman dari tahun sebelumnya," ujarnya.

Dia mengungkapkan, pada 2015, serapan anggaran hanya 86 persen dari alokasi anggaran Rp 20,16 triliun. Kemudian pada 2016, penyerapan dana desa ditingkatkan dengan alokasi anggaran yang juga ditingkatkan menjadi Rp 46 triliun.

"Serapannya malah luar biasa di atas 98 persen di 2016. Tahun 2017 begitu juga ditingkatkan lagi jadi Rp 60 triliun serapannya sampai di atas 98 persen dan terakhir 2018 ini karena sudah punya pengalaman kami optimistis dari 3 tahun sebelumnya ini di atas 99 persen," ujarnya.

Bahkan saat ini, lanjutnya, dana desa tahap ketiga sudah memasuki tahap pencairan. "Sekarang sedang proses untuk pencairan dana desa tahap ketiga. Ada tahap yang ditentukan Kemenkeu untuk pencairan tahap 3 yaitu minimal capaian output dari realisasi tahap 1 dan 2 sebesar 75 persen. Sudah ada beberapa kabupaten yang melakukan pencairan," ujarnya.

Dia mengungkapkan, sampai tahap dua di 33 provinsi penyerapan sudah di 431 kabupaten dari total 434 kabupaten. "Berarti sudah 99 persen lebih. Memang ada beberapa desa yang dana desanya sudah bermasalah dari tahun lalu dan kami dengan beberapa kementerian dan lembaga turun langsung menyelesaikan permasalahan sampai dengan tingkat desa."

Adapun yang tergabung dalam tim terintegarsi tersebut adalah Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kemenko PMK, TNP2K. "Kami juga membentuk satgas dana desa untuk menyelesaikan persoalan mulai dari penyaluran penggunaan sampai dengan tahun berikutnya."