Penyidik Satuan Reskrim (Satreskrim) Polres Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) menyerahkan berkas, barang bukti, serta tiga dari total enam tersangka kasus manupulasi data kependudukan milik Askino Sada, kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Oelamasi, Kabupaten Kupang, Selasa (13/6) kemarin. Namun, ketiga tersangka tetap tid

Tak lama lagi, China akan kehilangan status sebagai negara dengan penduduk terbanyak di dunia. Ini setelah India siap untuk menyalip China sebagai negara terpadat di dunia pada pertengahan 2023.

Budi menjelaskan, sebanyak 1.202 orang di antaranya merupakan pendatang tetap. Sisanya, sebanyak 26 orang merupakan pendatang nonpermanen.

Krisis depopulasi yang dialami Jepang membuat pemerintah Jepang mempertimbangkan untuk memperluas visa kerja jangka panjang. Selama ini, hanya tiga kategori yang mendapatkan visa kerja Jepang dalam waktu 5 tahun.

Kejaksaan Negeri Oelamasi, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), sudah menyatakan berkas perkara manipulasi data kependudukan oleh MN (28) terhadap Askino Geissler Sada (29) sudah lengkap atau P21. Namun, pihak kepolisian belum melimpahkan tersangka dan barang buktinya.

Ketimpangan sosial khususnya di Kota Medan masih terus terjadi. Maka dari itu, Pemerintah Kota Medan saat ini sedang menyusun aplikasi pendataan masyarakat mulai dari pekerjaan suami dan istri dan pendidikan anak.

Badan Pusat Statistik (BPS) akan melakukan pendataan awal registrasi sosial ekonomi (regsosek) mulai 15 Oktober hingga 14 November 2022. Pendataan awal ini bertujuan untuk mengumpulkan data terkait profil, kondisi sosial, ekonomi dan tingkat kesejahteraan seluruh penduduk.

Warga yang melaporkan pencatutan nama dan NIK oleh partai politik itu setelah dicek melalui website KPU RI.

Melihat Layanan Drive Thru Pengambilan Dokumen Kependudukan di Depok. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Depok meluncurkan layanan drive thru De Fast untuk mempermudah dan mempercepat pengurusan dokumen kependudukan seperti e-KTP, Kartu Identitas Anak (KIA) dan pembuatan KTP digital.

Selama empat bulan terakhir, Disdukcapil Kemendagri sudah melakukan pendataan setidaknya 600 ribu penyandang disabilitas.

Aturan tentang hal ini hanya bersifat imbauan dan namanya tetap bisa dituliskan dalam dokumen kependudukan.

Apabila terjadi ketidakseimbangan dalam mengatur sumber daya yang tersedia, maka hal tersebut akan berdampak pada manusia itu sendiri.

Zudan menuturkan, memang sudah saatnya server-server ini diremajakan agar pelayanan publik menjadi lebih baik.

Luqman berujar, Kementerian Dalam Negeri belum cukup komprehensif untuk mengantisipasi ancaman hilangnya dua ratusan juta data kependudukan rakyat Indonesia.