Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggagalkan upaya penyelundupan belasan ribu telepon genggam, laptop, tablet, dan alat elektronik lainnya. Upaya penggagalan ini dilakukan dalam dua kali penindakan pada Sabtu (20/04) dan Jumat (26/04).

Usaha jasa titip atau jastip kini menjadi lapangan pekerjaan baru yang dilirik oleh sejumlah masyarakat. Jastip bahkan tidak hanya berkembang di dalam negeri akan tetapi juga merambah ke luar negeri.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan tengah memperbarui layanan Electronic Customs Declaration (ECD). Dengan sistem ini, penyedia layanan jasa titip atau Jastip khususnya dari luar negeri tidak perlu repot untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan akan menindak tegas bagi pelaku jasa titip atau Jastip yang kedapatan membawa kouta barang bawaan senilai USD 500 atau setara dengan Rp 7 juta (kurs Rp 14.000). Selain, diwajibkan membayar pajak pihaknya juga akan menyita barang bawaannya tersebut.

Kepala Subdit Impor Direktorat Teknis Kepabeanan Djanurindo Wibowo mengatakan, para pelaku Jastip tetap harus bertanggungjawab atas barang bawaannya. Apabila nilai barang melebihi itu, maka tetap harus dikenakan bea masuk 10 persen dan pajak penghasilan nilai (PPN) atas kegiatan impor 10 persen.

Kepala Subdit Impor Direktorat Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Djanurindro Wibowo mengatakan, setiap perorangan maksimal hanya diperkenankan membawa kouta barang senilai USD 500 atau setara dengan Rp 7 juta (kurs Rp 14.000).

Kepala Subdirektorat Tarif Cukai dan Harga Dasar DJBC Kementerian Keuangan, Sunaryo, mengatakan dalam merumuskan kebijakan tentunya harus melihat dari seluruh aspek. Artinya, pemerintah sangat berhati-hati dalam merespon kenaikan cukai rokok ini, karena dikhawatirkan kemunculan rokok ilegal akan semakin meluas.

Kepala KPPBC Yogyakarta, Sucipto mengakui terjadi peningkatan pelanggaran aturan barang impor. Sucipto menyebut peningkatan ini meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.

Wakapolresta, AKBP Andy Rifai menyampaikan, pengirim atau pihak yang mendatangkan senjata harus izin terlebih dahulu lewat Badan Intelijen Keamanan Polri (Baintelkam Polri). Perizinan senjata, imbuhnya, juga harus melalui Persatuan Menembak Sasaran dan Berburu Seluruh Indonesia (Perbakin).

Pemerintah memberikan kemudahan bagi dua komoditas ekspor Indonesia yaitu minyak sawit mentah (crude palm oil) dan gas yang diekspor melalui jalur pipa. Kemudahan tersebut berupa penghapusan kewajiban laporan surveyor (LS).

Heru mengatakan, e-audit ini merupakan usulan dari pengusaha. Dengan adanya aplikasi ini nantinya sistem perizinan, klarifikasi dan koreksi harga dapat dilakukan dengan cepat tanpa harus bertatap muka dengan auditor.

Kepala University Network for Indonesia Export Development (Unied), Arif Satria, mengatakan pengusaha masih menginginkan adanya percepatan dan perbaikan birokrasi. Selain itu, sekitar 22 persen pengusaha masih ingin ada perbaikan sistem pengajuan pabeanan secara online.

Menteri Sri Mulyani mengaku sedih usai mengetahui fasilitas KB dan KITE ternyata paling banyak terkonsentrasi di Jawa terutama Jawa Barat. Hasil survei menunjukkan 96,89 persen fasilitas tersebut dinikmati perusahaan di Jawa.

Kepala University Network for Indonesia Export Development (Unied) Arif Satria mengatakan, hasil penelitian menunjukkan tanpa fasilitas kepabenan KB dan KITE mayoritas pengusaha akan memilih keluar dari Indonesia. Negara yang dipilih untuk melanjutkan usaha adalah Vietnam.

Bea Cukai merilis survei manfaat ekonomi yang dihasilkan oleh fasilitas Kawasan Berikat (KB) dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE). Rilis ini merupakan hasil kerja sama antara Bea Cukai dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan University Network for Indonesia Export Development (UNIED).

Kepala Subdirektorat Jenderal (Kasubdit) Humas Bea Cukai, Deni Surjantoro, mengatakan perlakuan tersebut dilakukan karena Batam merupakan salah satu wilayah Kawasan Perdagangan Bebas atau Free Trade Zone. Dengan masuknya Batam sebagai Free Trade Zone, maka pengaturan lalu lintas barang lebih detail.

Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan KPPBC Amamapare Faudzi Ahmad Safrullah mengatakan, perkembangan dunia digital saat ini membuat warga semakin mudah memesan barang dari luar negeri secara online.

Direktur Jenderal Bea Cukai, Heru Pambudi mengatakan, Manifest Generasi III dapat membuat waktu bongkar muat barang (dwelling time) khususnya pre-clearance di pelabuhan menjadi lebih cepat. Sementara di bandara, terjadi percepatan proses clearance.