Pemerintah Hapus Kewajiban Laporan Surveyor untuk Ekspor CPO dan Gas

Kamis, 28 Februari 2019 15:05 Reporter : Merdeka
Pemerintah Hapus Kewajiban Laporan Surveyor untuk Ekspor CPO dan Gas Heru Pambudi. ©2017 Merdeka.com/Yayu Agustini Rahayu

Merdeka.com - Pemerintah memberikan kemudahan bagi dua komoditas ekspor Indonesia yaitu minyak sawit mentah (crude palm oil) dan gas yang diekspor melalui jalur pipa. Kemudahan tersebut berupa penghapusan kewajiban laporan surveyor (LS).

Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Heru Pambudi mengatakan, saat ini kebijakan tersebut masih dalam tahap finalisasi. Namun demikian, besok pemerintah mulai melakukan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan.

"Iya ini kan masih proses finalisasi. Tentunya koordinasi antara pemerintah. Besok kita sosialisasi, undang semua stakeholders di bisnis CPO," ujar dia di dalam Seminar Perdagangan Nasional di Jakarta, Kamis (28/2).

Menurut dia, dengan dihapuskannya kewajiban LS, diharapkan ekspor CPO dan gas Indonesia menjadi lebih kompetitif. Selain itu, akan ada efisiensi waktu dari adanya kebijakan ini.

"Yang jelas, yang tadinya inspeksi dilakukan oleh dua agensi yaitu surveyor dan bea cukai, menjadi single inspection. Kedua, dari efisiensi waktu kita harapkan tingkatkan competitiveness dari perusahaan karena prosesnya lebih pendek, lebih cepat," jelas dia.

Heru menargetkan kebijakan ini paling lambat bisa terbit pada awal Maret 2019. Dengan demikian segera membangkitkan kembali ekspor Indonesia. "Targetnya masih di akhir Februari atau awal Maret. Itu CPO dan gas yang diekspor melalui pipa," tandas dia.

Reporter: Septian Deny

Sumber: Liputan6.com [azz]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini