Merdeka.com - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan memberikan penjelasan terkait kendala kenaikan tarif cukai rokok pada tahun ini. Menurutnya, ada beberapa faktor yang menyebabkan kenaikan tersebut tidak terealisasi.

Kepala Subdirektorat Tarif Cukai dan Harga Dasar DJBC Kementerian Keuangan, Sunaryo, mengatakan dalam merumuskan kebijakan tentunya harus melihat dari seluruh aspek. Artinya, pemerintah sangat berhati-hati dalam merespon kenaikan cukai rokok ini, karena apabila itu diberlakukan dikhawatirkan kemunculan rokok ilegal akan semakin meluas.

"Jangan sampai seperti di Malaysia ilegal berapa? 50 persen. Kira-kira prevelensinya secara formalitas bagus gak? bagus. Tapi yang bayar cukai sedikit. Kita gak mau seperti itu makannya kebijakanya juga bener bener hati-hati," katanya saat ditemui di Jakarta, Rabu (24/3).

Sunaryo mengatakan, dari hasil riset yang dilakukan pihaknya bersama Universitas Gajah Mada (UGM) tingkat keterjangkauan merokok legal masih sangat rendah. Hal ini dikarenakan para perokok beralih menggunakan rokok ilegal.

"Yang ilegal ini mayoritas unregister. harganya rendah sedangkan yang legal head to head hanya di golongan 3 dan 2, kalau kita kejar banget yang legal khawatir ini tidak tersentuh. Mangkanya kami hati-hati," jelasnya.

Sunaryo pun menambahkan, dengan tidak menaikan tarif cukai rokok pada tahun ini pun secara otomatis juga akan menambah penerimaan negara. "Justru karena faktor tidak ada kenaikan cukai kita makin intensif harus. Karena selama ini tidak bayar harus bayar. Membuat yang selama ini ilegal menjadi legal. Itu kan nambah penerimaan dan menjadikan harganya juga naik," pungkasnya.