Anggota DPRD Musi Banyuasin Tertangkap

Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengatakan jika pihaknya hari ini akan memeriksa delapan pejabat di Pemkab Muba sebagai saksi terkait tersangka Herman Mayori, Kepala Dinas PUPR Muba.

Hal ini dikarenakan perolehan uang suap Yan Anton juga dinikmati oleh istrinya untuk rencana keberangkatan haji.

Pahri dan Lucy belum berpikir banding atas vonis itu.

Keenam tersangka akan ditahan di KPK dan Rutan Guntur.

Para terdakwa terbukti melanggar UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pahri dan istrinya juga dituntut denda masing-masing Rp 150 juta, subsider 5 bulan kurungan.

Rimon juga mengaku sudah mengembalikan uang suap ke negara dengan cara menjual tanah warisan keluarga.

Lucianty membenarkan adanya pertemuan antara perwakilan eksekutif dan legislatif di kediamannya.

"Saya sangat menyesal sekali pak hakim dan mengakui bahwa tindakan saya itu salah," kata Pahri.

Selain terlihat gugup, bahkan ada yang sampai memberikan isyarat tangan begitu KPK memutarkan rekaman tersebut.

Syamsuddin berupaya berkelit dengan menjawab di luar konteks pertanyaan.

"Berdasarkan pengalaman saya dalam menangani kasus korupsi melibatkan pemkab dan DPRD, pasti akan melibatkan SKPD,".

Penetapan keenam tersangka berdasarkan saksi, alat bukti, dan fakta persidangan.

Pahri dan istri akan menjalani sidang di PN Palembang.

Keenam tersangka yang akan disidang termasuk Bupati Musi Banyuasin nonaktif Pahri Azhari dan istrinya, Lucianty.

Perpanjangan masa penahanan 40 hari dari 7 Januari -15 Februari 2016.

Pachri dan Lucianty sebelumnya ditahan oleh KPK sejak tanggal 18 Desember 2015 silam.

Dalam kasus ini KPK telah menetapkan 2 anggota DPRD dan dua pejabat pemerintah daerah Musi Banyuasin sebagai tersangka.

Masa penahanan Riamon diperpanjang 40 hari.

Mereka ditahan KPK terkait kasus dugaan suap pembahasan APBD Kabupaten Musi Banyuasin.