Wamendagri Apresiasi TPID Bali: Peran Strategis Jaga Inflasi dan Sukseskan Program Nasional

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk memberikan apresiasi tinggi kepada Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Bali. Apresiasi ini disampaikan atas peran strategis TPID Bali, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dalam menyukseskan program nasional.

Ribka Haluk menyoroti keberhasilan TPID Bali dalam menjaga stabilitas inflasi daerah, terutama menjelang hari-hari besar keagamaan. Momen tersebut meliputi Hari Raya Galungan, Kuningan, Natal, dan Tahun Baru, yang seringkali memicu kenaikan harga.

Pernyataan tersebut disampaikan Ribka pada acara High Level Meeting (HLM) TPID Provinsi Bali yang berlangsung di Ruang Tirta Gangga, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali, Kota Denpasar, pada Sabtu, 15 November.

Inflasi Bali Terjaga Aman Sesuai Target Nasional

Wamendagri Ribka Haluk secara khusus mengapresiasi capaian inflasi di tingkat provinsi Bali yang berada pada level 2,61 persen. Angka ini dinilai sangat aman dan sesuai dengan target pemerintah pusat yang menetapkan inflasi pada kisaran 2,5 persen plus minus 1 persen.

Menurut Ribka, keberhasilan TPID Bali menjaga inflasi di angka 2,61 persen merupakan pencapaian luar biasa. Stabilitas inflasi ini memberikan dampak positif bagi seluruh pelaku ekonomi, baik konsumen maupun produsen, sehingga menciptakan iklim ekonomi yang kondusif.

“Inflasi Bali 2,61 [persen], ini sangat-sangat aman. Kalau nasional tadi dua sekian sampai tiga ya, Bali 2,61 (persen). Ini luar biasa sekali, ini sudah terjaga aman, dengan terjaganya 2,61 (persen), semua pelaku ekonomi ini [terjaga], baik sebagai konsumen, maupun pelaku ekonomi,” kata Ribka.

Dalam kesempatan tersebut, Ribka juga meminta pemerintah daerah di Bali untuk terus memperhatikan Indeks Perkembangan Harga (IPH). Fokus utama diberikan pada komoditas yang kerap menjadi penyumbang inflasi, seperti bawang putih, bawang merah, dan udang.

Optimalisasi Potensi Daerah untuk Pertumbuhan Ekonomi

Ribka Haluk menilai Provinsi Bali memiliki potensi besar di sektor pertanian dan perikanan. Potensi ini perlu dioptimalkan agar distribusi sejumlah komoditas dapat terjaga dengan baik, sekaligus mengurangi ketergantungan pada sektor pariwisata.

Dengan pemanfaatan potensi ini, diharapkan inflasi Bali dapat terus dikendalikan, bahkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Peningkatan sektor non-pariwisata menjadi kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih seimbang dan berkelanjutan.

“Kita terus juga tingkatkan (potensi) selain sektor pariwisata, tetapi juga mungkin di pertanian, perikanan, atau sektor lain, Pak Gubernur. Ini perlu kita tingkatkan juga, itu akan lebih baik lagi supaya (meningkatkan) pertumbuhan ekonomi,” tambahnya.

Pemerintah pusat menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 8 persen dalam lima tahun ke depan. Oleh karena itu, setiap daerah didorong untuk berkontribusi secara optimal dalam mencapai target ambisius ini.

Sinergi Birokrasi dan Swasta serta Sorotan Realisasi APBD

Menurut Ribka, terdapat dua “mesin” utama yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah. Mesin pertama adalah birokrasi pemerintahan, dan mesin kedua adalah sektor swasta. Keduanya harus dijaga dan diperkuat untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif.

“Artinya dari mesin birokrasinya, kemudian mesin swasta, kemudian mempermudah iklim investasi ini juga sangat penting sekali, Pak Gubernur, supaya pertumbuhan ekonomi itu bisa terjaga dengan baik,” ujarnya.

Meskipun demikian, Ribka mengingatkan Provinsi Bali terkait realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan data yang disampaikannya, realisasi pendapatan Provinsi Bali telah mencapai 86 persen. Namun, realisasi belanja masih berada pada angka 65 persen, padahal sudah memasuki bulan November.

“Tolong nanti Pak Sekda digenjot (realisasi belanjanya), juga para kepala SKPD-nya (diingatkan). Apakah ini realisasi masih ada di 65 [persen], karena tadi, Bali luar biasa pendapatannya cukup tinggi walaupun hanya dari sektor pariwisata. Tetapi, belanjanya harus kita percepat,” tuturnya, menekankan pentingnya percepatan belanja daerah.

Sumber: AntaraNews