Keputusan MKD pecat Ade Komarudin dinilai terburu-buru

Merdeka.com - Wasekjen Partai Amanat Nasional (PAN), Yandri Susanto menyayangkan keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) memecat Ade Komarudin dari jabatan Ketua DPR. Yandri menegaskan partainya tidak turut serta menentukan sanksi sedang berujung pencopotan Akom.

"MKD untuk tegakkan keadilan kebenaran, harga marwah semua anggota DPR. Tapi kalau MKD putuskan itu PAN sayangkan. MKD sebaiknya berdiri untuk anggota DPR. Jangan MKD terkesan punya target tertentu," kata Yandri di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/11).

Menurut Yandri, keputusan mencopot Ade Komarudin terkesan terburu-buru sehingga menimbulkan tanda tanya agenda di belakangnya. Seharusnya MKD terlebih dulu memeriksa dan meminta keterangan Ade Komarudin. Ditambah, fraksi lain juga belum membahas secara mendalam terkait 2 kasus yang menyeret Ade Komarudin.

"Saya sayangkan itu, tak perlu ini terjadi," ucapnya.

Anggota Komisi I DPR menilai keputusan MKD tidak etis dilakukan saat ini. Pihaknya akan mempertanyakan hasil putusan itu dalam rapat paripurna dan membahas masalah ini di pleno fraksi.

"Jangan MKD jadikan cara tak elok. Kami akan tanyakan di rapur dan dibahas di pleno fraksi. Saya akan interupsi apa yang dilakukan MKD perlu terkomunikasi dengan baik ke semua anggota dewan," tegas Yandri.

Seperti diketahui, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) telah memutuskan memberhentikan Ade Komarudin (Akom) dari jabatan Ketua DPR RI. Pemberhentian Akom ini sesuai dengan penjatuhan sanksi akumulatif, yakni sanksi ringan dan sedang atas dua kasus yang menyeret Akom. Keputusan yang diambil melalui rapat pleno tertutup MKD bersifat final dan mengikat.

Dua kasus tersebut yakni perkara persetujuan rapat sembilan perusahan BUMN melakukan rapat dengan Komisi XI tanpa sepengetahuan Komisi VI yang merupakan mitra kerja perusahaan BUMN itu. Serta, laporan empat orang anggota baleg karena diduga melanggar kode etik dewan dengan mengulur waktu dalam pembahasan RUU Pertembakauan.