Merdeka.com - Presidential Threshold atau ambang batas pencalonan Presiden telah ditetapkan sebesar 20-25 persen oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tanggal 20 Juli lalu. Penetapan ambang batas tersebut diwarnai oleh aksi Walk Out dari empat Partai seperti PAN, PKS, Demokrat dan juga Gerindra.

Ace Hasan Syadzali, Wakil Sekretaris Jendral Partai Golkar menilai, penetapan ambang batas penetapan calon Presiden itu bukan untuk mengeluarkan calon tunggal yaitu Presiden Joko Widodo. Menurutnya, calon lain seperti Prabowo juga masih bisa maju walau Presidential Threshold sebesar 20 persen.

"Kalau ada asumsi ambang batas Presiden mending calon tunggal itu tidak benar. Gerindra dan PKS dengan pendapatan 20,18 persen jadi sudah cukup buat mencalonkan Presiden," kata Ace, di D'Hotel, Menteng Jakarta Pusat, Minggu (30/7).

Anggota Komisi II itu juga menegaskan, masalah Presidential Threshold itu jangan lagi diperdebatkan, karena prosesnya sudah selesai di DPR. Dia hanya mengajak untuk membicarakan permasalahan usai penetapan lima isu krusial di Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.

"Saya tegaskan kita tidak lagi bicara Presidential Threshold. Karena proses udah selesai di DPR dengan proses yang cukup panjang hingga memakan 9 bulan, presidential threshold ini menyita kita semua, padahal ada isu lain yang penting apa yang disampaikan oleh 0 persen dari Presidential Threshold," ujarnya.

"Itu tidak lagi jadi wacana publik karena ada mekanime lainnya silakan JR ke MK ketika tidak puas dengan proses legislasi di DPR yang menjadi relevan kita bicarakan pasca penetapan RUU Pemilu," pungkasnya.

Sebelumnya diketahui, Prabowo kecewa dengan putusan ambang batas Presidential Threshold sebesar 20-25 persen. "Presidential threshold 20 persen itu lelucon politik yang menipu rakyat," kata Prabowo.

Dalam pengesahan Undang-undang Pemilu itu, Partai Gerindra memilih keluar (walkout). Prabowo mengaku, itu merupakan perintahnya langsung kepada kader partainya di DPR. Sebab, pihaknya tidak ingin menjadi bahan tertawaan rakyat.

"Undang-undang Pemilu baru saja dilahirkan, disahkan oleh DPR RI. Yang kita tidak ikut bertanggungjawab. Karena kita tidak mau diketawakan sejarah," tegasnya.