Gerindra Kumpulkan Tanda Tangan Pembentukan Pansus Pemilu
Merdeka.com - Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria terus mendorong pansus Pemilu terbentuk. Menurutnya, pemilu serentak 2019 kali ini banyak masalah. Terlebih ratusan petugas penyelenggara meninggal dunia.
"Ini kan pemilu banyak masalah, bukan cuma masalah yang meninggal udah 500-an, ini kan masalah yang harus kita sikapi secara bijak," kata Riza saat dihubungi, Kamis (9/5).
Riza menyebut, perlu ada evaluasi serius dan keprihatinan mendalam pada Pemilu saat ini. Menurut dia, meninggalnya petugas KPPS tak bisa sekadar diartikan kelelahan.
Dia tak ingin pemilu ke depan masalah serupa terulang. Menurutnya, dibuatnya pansus pemilu adalah bentuk kesungguhan pihaknya memperbaiki pagelaran pesta demokrasi.
"Belum permasalahan yang lainnya. Kenapa urusan logistik masih banyak yang terlambat, ada pemilu lanjutan, susulan, ulang. Kenapa banyak yang tercoblos duluan seperti kasus di Malaysia," ujar Riza.
"Itu kan nggak boleh dianggap enteng. Itu masalah-masalah itu harus kita dalami. Gitu lho. Kenapa situngnya ada masalah, sistemnya. Kenapa ada banyak salah entri," sambungnya.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI tersebut mengaku bahwa fraksi Partai Gerindra sudah tanda tangan usulan pansus. Pihaknya sedang menunggu persetujuan seluruh fraksi partai lain.
"Iya kita kan udah tanda tangan. Ini lagi ngumpulin tanda tangan. Nggak lama lagi selesai. Kan baru kemarin," tandasnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
KPPS Pemilu adalah petugas yang bertanggung jawab mengawal kelancaran proses pemungutan suara saat Pemilu berlangsung.
Baca SelengkapnyaPPS membantu kelancaran penyelenggaraan pemilu di Indonesia.
Baca SelengkapnyaBerikut alur penyelesaian sengketa Pemilu di Indonesia beserta jenis-jenisnya.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Rullyandi menilai, persetujuan pembentukan pansus oleh anggota dan pimpinan DPD RI ini pun melanggar UU MD3.
Baca SelengkapnyaHal ini dikarenakan penanganan kasus ini mencerminkan upaya untuk mempertahankan integritas Pemilu
Baca SelengkapnyaBawaslu RI mengaku tidak bisa mengomentari langkah DPD RI membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaKenaikan gaji KPPS pada Pemilu 2024 melihat kompleksitas dan tanggung jawab yang diemban petugas dalam pemilu serentak.
Baca SelengkapnyaBanyaknya pihak yang mengawasi setiap proses pemungutan dan perhitungan suara.
Baca SelengkapnyaSeluruh pimpinan dan anggota DPD yang menyetujui pembentukan pansus itu kecurangan pemilu harus diproses Badan Kehormatan DPD RI.
Baca Selengkapnya