Pansus Pilpres

KPU Nilai Pembentukan Pansus Pemilu Tidak Perlu. Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Evi Novida Ginting Manik menilai tak perlu adanya Pansus untuk Pemilu 2019. Hal itu karena, Pemilu 2019 ini dianggap sudah berjalan dengan baik.

Riza menyebut, perlu ada evaluasi serius dan keprihatinan mendalam pada Pemilu saat ini. Menurut dia, meninggalnya petugas KPPS tak bisa sekadar diartikan kelelahan. Dia tak ingin pemilu ke depan masalah serupa terulang. Menurutnya, dibuatnya pansus pemilu adalah bentuk kesungguhan pihaknya memperbaiki pemilu.

"Secara umum rasanya memang pansus bisa jadi mekanisme pendalaman, karena itu bisa lintas sektoral, lintas institusi. Tetapi sampai saat ini saya juga belum ada arahan dari fraksi terkait dengan apakah mendorong dibentuknya pansus ataukah kami tetap akan mendalami dulu di Komisi II," jelasnya ditemui di Gedung DPR.

Calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno menilai usulan dibentuknya panitia khusus atau Pansus Pemilu 2019, adalah hal baik. Pasalnya, KPU dengan dana sebesar Rp 25 triliun untuk penyelenggaraan serentak, masih banyak kekurangan.

Fraksi PKS mengusulkan pembentukan Pansus Pemilu. Dasar usulan ini adalah dugaan kecurangan KPU karena adanya sejumlah kesalahan input dalam Situng.

Ace Hasan menilai usulan Fadli Zon dinilai agar KPU mendapat tekanan politik dan intervensi politik. Dia meminta kepada KPU dan Bawaslu bekerja secara independen.

Menurut Hidayat, Pansus ini juga sebaiknya tidak hanya terdiri dari anggota DPR tetapi juga para akademisi. Sehingga, rekomendasi pansus bisa lebih independen.

Konsultasi dengan MK juga sebagai upaya mencari titik temu terkait presidential threshold, yang masih terbelah sikapnya antara pemerintah dengan fraksi-fraksi yang ada di DPR.

Agus mengakui pengambilan keputusan 5 isu krusial RUU Pemilu memang sulit diputuskan. Oleh karenanya, dia mendorong agar isu-isu krusial tersebut diputuskan apapun caranya.

Beberapa fraksi di DPR menginginkan presidential threshold sebesar 0 persen. Sementara pemerintah bersikeras pada angka 20 hingga 25 persen.

Menurutnya, opsi 20/25 persen untuk ambang batas pencalonan presiden merupakan cara untuk memperkuat sistem kepemimpinan dengan kuatnya dukungan dari parlemen.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, sebetulnya tak menjadi persoalan jika diterapkan presidential threshold 20 persen pada Pemilu 2019. Sebab, pada Pemilu 2014, aturan itu juga diterapkan dan tidak menghambat ruang gerak partai politik untuk mengusulkan calon presiden.

Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy mengatakan perdebatan soal ambang batas pencalonan Presiden ini dikarenakan ketidaktegasan MK terkait putusan soal Pemilu Serentak 2019. Dengan Pemilu digelar serentak maka seharusnya penerapan ambang batas pencalonan Presiden sebesar 20 persen dari total kursi DPR tidak relevan.

Ketua Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif, Veri Junaidi menilai, semua partai politik memiliki hak yang sama dalam mengajukan calon presidennya di Pemilu 2019. Karena itu, ketentuan ambang batas capres sudah tidak diperlukan.

Syarief membantah pembentukan pansus hanya untuk menggoyang posisi Joko Widodo (Jokowi) sebagai presiden terpilih.

Menurut Purba, sejumlah pansus yang dibentuk oleh DPR terlihat kurang maksimal hasilnya.

Menurut Jokowi, pansus tersebut ditujukan untuk membuktikan dugaan kecurangan di KPU.

"Karena Pansus bekerja di tengah-tengah rakyat, MK hanya di ruang sidang," ujar Agun.

Tjahjo tidak khawatir meski koalisi pendukung Jokowi-JK di DPR berjumlah minoritas.