Diskominfo Sulbar Perkuat Literasi Digital dan Optimalkan Peran Masyarakat Melalui SP4N LAPOR

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) secara aktif memperluas edukasi publik di Mamuju pada Jumat, 10 April 2026. Upaya ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pelaporan pengaduan pelayanan publik.

Edukasi ini dilakukan melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!). Tujuannya adalah membentengi masyarakat dari gelombang penipuan digital yang semakin masif dan beragam modusnya, yang kerap mengancam keamanan data pribadi.

Kepala Diskominfo Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, menegaskan pentingnya penguatan literasi publik sebagai respons cepat terhadap fenomena penipuan digital yang terus berkembang. Modus penipuan ini mulai dari pesan singkat, media sosial, hingga panggilan telepon yang mengatasnamakan instansi resmi, menuntut kewaspadaan tinggi dari setiap individu.

Fenomena penipuan berbasis digital menunjukkan ragam modus yang semakin canggih dan meresahkan masyarakat luas. Pelaku seringkali menggunakan berbagai saluran komunikasi seperti pesan singkat, media sosial, atau bahkan panggilan telepon palsu yang mengatasnamakan lembaga resmi untuk menjerat korban yang tidak waspada.

Muhammad Ridwan Djafar mencontohkan kasus penipuan rekrutmen CPNS yang terjadi di Kabupaten Gresik sebagai pelajaran berharga bagi seluruh daerah. Peristiwa ini menunjukkan betapa krusialnya peningkatan literasi digital bagi seluruh lapisan masyarakat agar mereka tidak mudah terperdaya oleh janji-janji palsu.

Modus penipuan semacam ini dapat terjadi di berbagai ruang digital, oleh karena itu publik memerlukan rujukan informasi yang valid dan terpercaya. Penting bagi masyarakat untuk tidak terjebak pada akun atau nomor palsu yang meniru lembaga pemerintah demi menghindari kerugian finansial maupun non-finansial.

Kondisi ini menjadi perhatian serius bagi Diskominfo Sulbar, yang mendorong edukasi publik secara lebih masif dan terarah di seluruh wilayah. Berbagai modus seperti penipuan berkedok hadiah, permintaan data pribadi, hingga penyalahgunaan identitas pejabat harus dikenali dengan baik oleh masyarakat agar mereka lebih sigap.

Ridwan menjelaskan bahwa SP4N LAPOR dibentuk sebagai wujud nyata dari kebijakan pemerintah yang berpihak pada masyarakat. Platform ini menjamin hak setiap warga negara untuk menyampaikan pengaduan dari manapun dan jenis apapun, yang kemudian akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menanganinya secara transparan.

Melalui SP4N LAPOR, penyelenggara pelayanan publik dapat mengelola pengaduan dari masyarakat secara lebih efisien dan akuntabel. Prosesnya dirancang agar sederhana, cepat, tepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik antarinstansi terkait, sehingga setiap aduan mendapatkan respons yang semestinya.

Pemanfaatan SP4N LAPOR ini juga merupakan bagian integral dari misi Gubernur Sulawesi Barat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Tujuannya adalah untuk terus memperbaiki dan memastikan setiap aduan ditindaklanjuti dengan serius, demi terciptanya pemerintahan yang responsif dan melayani.

Selain mengoptimalkan SP4N LAPOR, Diskominfo Sulbar juga aktif menggerakkan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di berbagai pelosok. KIM berperan sebagai garda terdepan dalam menyebarluaskan literasi digital hingga ke tingkat komunitas paling bawah, menjangkau masyarakat pedesaan.

Melalui jaringan KIM yang tersebar luas, pesan-pesan kewaspadaan terhadap berbagai bentuk penipuan daring diharapkan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Ini termasuk kelompok yang mungkin belum memiliki akses informasi digital yang memadai atau rentan terhadap informasi hoaks.

Keberadaan KIM menjadi sangat strategis dalam membangun kesadaran kolektif dan ketahanan digital di tengah masyarakat. Mereka membantu masyarakat mengenali pola-pola penipuan dan memberikan informasi yang benar, sehingga masyarakat lebih sigap dan tidak mudah terperdaya oleh modus-modus kejahatan siber.

Sumber: AntaraNews