Wali Kota Bitung bakal sweeping orang tua yang tak sekolahkan anaknya
Merdeka.com - Wali Kota Bitung Sulawesi Utara Maximiliaan J Lomban punya cara unik untuk menegakkan aturan wajib belajar di wilayahnya. Wali Kota yang merintis karir dari birokrat ini bakal melakukan sweeping kepada para orang tua. Bagi orang tua yang kedapatan tidak menyekolahkan anaknya bakal diberi sanksi sosial olehnya.
Hal ini dikatakan langsung oleh Wali Kota Maximiliaan J Lomban dalam perbincangannya dengan merdeka.com di kantornya beberapa waktu lalu. Wali Kota Maximiliaan J Lomban mengatakan bahwa tidak ada alasan lagi bagi orang tua untuk tidak menyekolahkan anaknya di usia wajib belajar yakni SD dan SMP.
"Akhir tahun ini saya akan melakukan sweeping kepada orang tua yang tidak menyekolahkan anaknya padahal anaknya masuk kategori wajib belajar. Kalau ada yang anaknya tidak sekolah maka tahun depan anaknya wajib sekolah. Kalau tetap tidak mau sekolahkan anaknya saya beri sanksi. Sanksinya sanksi sosial. Saya akan ajak ngomong pemuka agama dan tokoh masyarakat supaya orang tua itu mau sekolahkan anaknya," ujar Maximiliaan.
Wali Kota Bitung Maximiliaan Jonas Lomban ©2018 Merdeka.com
Maximiliaan bercerita bahwa salah satu program prioritas dia adalah memajukan pendidikan di Kota Bitung. Menurutnya semua wajib belajar yang jadi kewajiban pemerintah kota sudah dibiayai oleh APBD. "Tingkat SD dan SMP tidak ada bayar-bayar. Gratis," ujar Max.
Tak cuma sekolah negeri, Max mengatakan bahwa sekolah swasta yang menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) juga wajib menggratiskan biaya pendidikan kepada anak didiknya. Bahkan untuk sekolah swasta juga ditambahkan BOSDa, yang bersumber dari APBD Kota Bitung. Hal ini juga mencakup kegiatan ekstrakurikuler di seluruh sekolah baik SD maupun SMP.
"Saya berharap tidak ada lagi anak di usia wajib belajar di Kota Bitung yang tidak sekolah karena sudah gratis semua. Jadi kita tuntut kepada orang tua jangan sampai anaknya tidak sekolah," terang Mantan Sekda Kota Bitung ini.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Perhimpunan Guru Tolak Rencana Dana BOS untuk Makan Siang Gratis, Ini Alasannya
Perhimpunan Guru mengatakan, anggaran BOS saat ini tidak bisa menutupi kebutuhan sekolah.
Baca SelengkapnyaBiaya UKT Mahal, Ganjar: Hentikan Liberalisasi Pendidikan
Dua pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap pendidikan yaitu orang tua dan negara.
Baca SelengkapnyaKisah Pasutri Bikin Sekolah Berkualitas Gratis di Tulungagung, Awalnya Lesehan di Teras Rumah yang Dindingnya Lapuk
Pasutri ini selalu mengingat pesan orang tuanya untuk tidak mengukur pekerjaan dengan uang yang didapat.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Polisi Benarkan Rektor Kampus Swasta Diduga Lecehkan 2 Anak Buah di Ruangan
Begini duduk perkara kejadian versi korban. pelaku memanggil korban ke ruangannya
Baca SelengkapnyaSempat Putus Sekolah hingga Berjualan Rokok dan Koran, Mantan Panglima ABRI Ini Terkenal Jujur Bersahaja
Sosoknya bukan orang ambisius yang menghalalkan segala cara demi mendapat jabatan
Baca SelengkapnyaPerkara 8 Siswa Binus School Serpong Pelaku Perundungan Segara Dilimpahkan ke Kejaksaan
Lantaran upaya diversi yang dilakukan pihak Kepolisian tidak menemui kesepakatan antara korban dengan 8 anak berhadapan hukum (ABH).
Baca SelengkapnyaGuru di Kupang Dituduh Cabuli 4 Siswa dalam Kelas dan Perpustakaan 3 Hari Berturut-turut
Seorang guru SD swasta di Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, NTT, DOS (56) dilaporkan ke Polres Kupang, karena diduga mencabuli empat siswanya.
Baca SelengkapnyaPemerintah Beri Sinyal Gunakan Dana BOS untuk Biayai Program Makan Siang Gratis
Adapun, dana BOS merupakan bantuan pendidikan yang berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Baca SelengkapnyaDemi Dapatkan Dana BOS, Sekolah di Bogor Diduga Gelar Kegiatan Belajar Fiktif Selama 3 Tahun
Sekolah itu sudah tiga tahun terakhir mendapatkan dana bos yang nilanya Rp7 juta setiap tahunnya.
Baca Selengkapnya