Serikat Buruh Kritisi Rencana Pemerintah Menaikkan Iuran BPJS Kesehatan

Merdeka.com - Pemerintah menaikkan iuran BPJK Kesehatan tahun depan. Keputusan tersebut mendapat kritikan dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)

"Kami menolak rencana pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Sikap kami ini mencerminkan sikap serikat buruh, dan serikat buruh mencerminkan sikap masyarakat," ungkap Presiden KSPI, Said Iqbal, dalam jumpa pers di Kantor LBH, Jakarta, Senin (2/9).

Dia menilai menaikkan iuran BPJS Kesehatan bulan lah solusi untuk mengatasi defisit. Harusnya persoalan itu menjadi urusan pemerintah tidak dibebankan ke rakyat.

"Sesuai perintah konstitusi, berapa pun defisit, maka dibayar negara, bukan dibayar rakyat," ucapnya.

Seharusnya, kata Iqbal, keputusan menaikkan iuran BPJS Kesehatan didahului dengan melakukan dengar pendapat bersama publik.

"Ini bukan milik Menteri Keuangan yang terhormat, yang dia dengan entengnya kalau defisit dinaikan iurannya. Salah, ini adalah milik rakyat yang kita semua ikut iuran. Oleh karena itu umumkan kenapa dia defisit, jangan menyatakan defisit sekian saja," tuturnya.

Ditambahkan Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK), naiknya iuran BPJS Kesehatan sangat menyulitkan masyarakat dengan kondisi seperti saat ini.

"Saat ini kondisi rakyat sangat-sangat sulit. Upah sangat murah, ada PHK massal, ada pemberangusan di serikat pekerja, dan ada kehidupan pengangguran yang sangat terbuka," ungkapnya.

"Seharusnya negara bukan menaikkan, tapi harusnya sudah mikir menurunkan bahkan menggratiskan," lanjutnya.

Ditambahkan Ana, direktur Hubungan Antarlembaga sekaligus dokter senior di RSPAD Gatot Subroto juga mengutarakan ketidaksetujuannya.

"Saya sangat setuju menolak kenaikan iuran BPJS karena rakyat sudah sengsara memikirkan perutnya, makan aja susah," katanya.

Ia juga menjelaskan ketidaksetujuannya dilihat dari sisi kedokteran. "Di bidang kedokteran, ada beberapa hal yang (menunjukkan) kurang mengenai sistemnya. Kedua, mengorbankan para dokter, penyedia obat, rakyat, dan mungkin dari BPJS sendiri. Karena dengan adanya defisit anggaran, otomatis seorang dokter juga bingung menghadapi kesulitan ini. Dokter, obat, tidak dibayar. Masyarakat juga terganggu, harusnya dapat obat dalam sebulan, hanya dapat 5 hari atau seminggu. Ada beberapa penyakit yang kemungkinan besar tidak didukung, di mana itu adalah penyakit yang banyak di Indonesia, misalnya jantung," jelasnya.

Reporter Magang: Ahdania Kirana

Sumber: Liputan6.com