Mendagri Spanyol Kecam Seruan Penangguhan Schengen, Sebut Sikap Egois Negara UE

Menteri Dalam Negeri Spanyol, Fernando Grande-Marlaska, melontarkan kritik tajam terhadap beberapa negara Uni Eropa. Kecaman ini muncul menyusul seruan agar Spanyol ditangguhkan sementara dari kawasan Schengen, sebuah zona perjalanan bebas paspor yang vital bagi integrasi Eropa. Grande-Marlaska menuding negara-negara tersebut menunjukkan sikap egois dan tidak bertanggung jawab di tengah situasi sulit, khususnya terkait isu migrasi.

Pernyataan tegas tersebut disampaikan dalam sebuah konferensi pers yang digelar di Kota Ceuta, wilayah otonom Spanyol yang berbatasan dengan Maroko. Ia menegaskan bahwa sebagian besar negara anggota Uni Eropa justru memberikan dukungan penuh kepada Spanyol dalam menghadapi tantangan ini. Spanyol sendiri telah berulang kali menunjukkan tanggung jawabnya dalam menghadapi krisis migrasi yang juga melanda negara-negara lain di Eropa di masa lalu.

Seruan penangguhan Spanyol dari Schengen ini dipicu oleh gelombang masuk migran dari Maroko ke Ceuta, yang menjadi titik fokus perhatian. Namun, Grande-Marlaska menekankan bahwa Ceuta secara geografis tidak termasuk dalam kawasan Schengen, sehingga seruan tersebut dinilai bermotif politik semata dan tidak berdasar pada fakta hukum atau geografis yang relevan.

Kecaman Mendagri Spanyol terhadap Sikap Egois Negara UE

Fernando Grande-Marlaska, yang menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri sejak Juni 2018, tidak segan menyebut tindakan beberapa negara Uni Eropa sebagai "benar-benar egois, tidak mendukung, dan tidak bertanggung jawab". Menurutnya, negara-negara ini telah memanfaatkan situasi krisis migran untuk kepentingan mereka sendiri, alih-alih mencari solusi bersama. Kritik ini menyoroti kurangnya solidaritas di antara anggota Uni Eropa dalam menghadapi tantangan bersama yang kompleks.

Ia juga menyoroti adanya kemunafikan atau pengabaian yang terjadi dalam seruan tersebut, yang dianggapnya tidak memahami akar permasalahan. Grande-Marlaska mengingatkan bahwa Spanyol memiliki pengalaman panjang dalam menangani arus migran dan telah berkontribusi dalam upaya kolektif Eropa untuk mengelola perbatasan eksternal. Oleh karena itu, ia merasa bahwa tudingan tersebut tidak berdasarkan pemahaman yang komprehensif mengenai situasi.

Menteri tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa seruan untuk menangguhkan Spanyol dari Schengen adalah langkah politis yang tidak relevan dengan kondisi di lapangan. "Di sini kami sudah berbicara tentang kemunafikan atau pengabaian, tentang tidak memahami situasi; karena semua tahu bahwa Ceuta bukan bagian dari Schengen. Hal ini telah dimanfaatkan semata-mata untuk tujuan politik," kata Grande-Marlaska, menekankan bahwa isu Ceuta terpisah dari kerangka Schengen.

Latar Belakang Seruan Penangguhan Schengen oleh Negara-negara UE

Seruan untuk penangguhan sementara Spanyol dari kawasan Schengen muncul pada Jumat (31/7), memicu perdebatan sengit di antara negara anggota. Otoritas dari beberapa negara Uni Eropa, termasuk Italia, Republik Ceko, Finlandia, dan Denmark, menjadi pihak yang menyuarakan desakan ini. Bahkan, Italia telah menangguhkan sementara pengaturan Schengen-nya sendiri dengan Spanyol selama satu bulan. Mereka beralasan bahwa gelombang arus masuk migran dari Maroko ke Ceuta menjadi pemicu utama kekhawatiran mereka akan kontrol perbatasan.

Kawasan Schengen adalah zona perjalanan bebas paspor yang mencakup sebagian besar negara Uni Eropa dan beberapa negara non-UE. Penangguhan dari Schengen berarti Spanyol akan diwajibkan untuk memberlakukan kembali pemeriksaan perbatasan dengan negara-negara anggota lainnya, sebuah langkah yang dapat menghambat mobilitas dan ekonomi. Hal ini akan berdampak signifikan pada pergerakan orang dan barang, serta prinsip kebebasan bergerak di Eropa.

Meskipun demikian, Grande-Marlaska menegaskan bahwa Ceuta, sebuah kota otonom Spanyol di Afrika Utara yang merupakan eksklave, memiliki status khusus dan tidak termasuk dalam perjanjian Schengen. Oleh karena itu, menghubungkan masuknya migran ke Ceuta dengan status Schengen Spanyol dianggap tidak relevan secara hukum dan hanya mencari keuntungan politik di tengah isu sensitif ini. Spanyol berpendapat bahwa fokus harusnya pada solusi migrasi yang komprehensif, bukan pada tindakan unilateral yang merusak solidaritas. Beberapa negara lain seperti Prancis dan Slovakia juga menolak gagasan penangguhan Spanyol dari Schengen.

Sumber: AntaraNews