Iuran BPJS naik

Dia menjelaskan, pembayaran iuran harus dilakukan sebelum tanggal 10 setiap bulannya. Untuk cek keaktifan status kepesertaan bisa melalui aplikasi Mobile JKN, Chika, BPJS Kesehatan Care Center 165 dan kanal-kanal lainnya.

Ghufron menyampaikan, keputusan BPJS Kesehatan untuk tidak menaikkan iuran hingga tahun 2024 mempertimbangkan sejumlah faktor. Pertama, permintaan langsung dari Presiden Jokowi menjelang tahun politik.

BPJS Kesehatan merupakan lembaga khusus yang dibentuk oleh pemerintah guna menyelenggarakan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan bagi masyarakat, pegawai negeri sipil, serta pegawai swasta.

Terpenting, kenaikan pembayaran ke rumah sakit tidak menyebabkan defisit pada keuangan BPJS seperti yang terjadi di awal program.

Budi juga akan meminta Dewan Pengawas BPJS kesehatan untuk melakukan risk manajemen lebih rinci dan memeriksa siapa saja orang-orang di level seribu teratas. Pendataan seperti ini menurutnya lumrah dilakukan di dunia perbankan.

Budi menyampaikan, untuk mengetahui peserta BPJS Kesehatan dari masyarakat yang mampu sebenarnya cukup mudah, yakni dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau juga bisa dilihat dari limit kartu kredit peserta tersebut.

Kenaikan tarif menyusul rencana penerapan kebutuhan dasar kesehatan (KDK), dan kelas rawat inap standar (KRIS) pada 2023.

Meski tidak ada kenaikan iuran, Ghufron memastikan keuangan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) seperti rumah sakit, klinik akan tetap terjaga. Sebab, saat ini pihaknya tengah mendorong kenaikan tarif batas bawah dan batas atas klaim pelayanan kesehatan yang diajukan ke BPJS Kesehatan.

Pertimbangannya, dia tak ingin tunggakan dari para peserta BPJS Kesehatan, utamanya untuk yang kelas 3

Asih menjelaskan, skema iuran peserta BPJS Kesehatan yang direncanakan ini sudah sesuai dengan prinsip ekuitas, yakni setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan yang sama sesuai dengan kebutuhan medisnya.

Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk peserta kelas III naik mulai 1 Januari 2021. Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan.

Iuran untuk kelas III di tahun 2020 tercatat sebesar Rp25.500 per orang per bulan dibayar oleh peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peserta BP. Sementara, untuk tahun 2021 dan tahun berikutnya, iuran yang harus dibayar peserta naik menjadi Rp35.000.

Politikus PKS itu pun juga heran dengan seluruh pimpinan DPR tidak ada yang berkomentar soal kenaikan iuran BPJS tersebut.

Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) kembali dinaikkan oleh pemerintah atas keputusan presiden Jokowi. Berlaku mulai hari ini (1/7) untuk kelas I dan II.

Program BPJS Kesehatan ini telah ditetapkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Sosial. Yang mana setiap warga negara berhak mendapatkan fasilitas dari jaminan kesehatan ini. Lantas bagaimanakah cara bayar BPJS Kesehatan? Simak penjelasannya berikut ini.

Kementerian Kesehatan telah menyelesaikan draf paket manfaat sesuai kebutuhan dasar kesehatan. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan, hal ini demi mengoptimalkan manfaat Jaminan Kesehatan Nasional bagi masyarakat.

"Pada akhir tahun diproyeksikan kurang lebih (jika) situasi semakin lebih baik walaupun masih defisit Rp185 miliar," kata Fachmi.

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, mengatakan ada kesenjangan antara iuran dan pemanfaatan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Maka dari itu, diperlukan perbaikan ekosistem yang berkesinambungan dalam program JKN.

Peraturan ini sudah sekitar 4 tahun terkesan diabaikan dan PP Tapera ini hadir pada saat yang tidak tepat. Apalagi, program Tapera ini berpotensi menurunkan pertumbuhan ekonomi karena akan mengurangi belanja masyarakat.

Plt Juru Bicara KPK bidang pencegahan, Ipi Maryati Kuding mengatakan, Jokowi telah merespon rekomendasi tersebut dan meminta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Menteri Kesehatan (Menkes) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk menindaklanjuti rekomendasinya.