Masuk Tahun Politik, Tarif Iuran BPJS Kesehatan Tak Naik Hingga 2024

Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menjamin tarif iuran kepesertaan tidak akan mengalami kenaikan hingga tahun 2024 mendatang. Hal ini disampaikan langsung oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti.

"Kami jamin sampai 2024 tidak ada kenaikan iuran," ujarnya kepada awak media di Balai Sudirman, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (14/4).

Ghufron menyampaikan, keputusan BPJS Kesehatan untuk tidak menaikkan iuran hingga tahun 2024 mempertimbangkan sejumlah faktor. Pertama, permintaan langsung dari Presiden Jokowi menjelang tahun politik.

"Iya itu atas arahan Presiden Jokowi. Karena ini kan mau mendekati tahun-tahun politik," ucapnya.

Kedua, keputusan untuk mempertahankan tarif iuran kepesertaan mempertimbangkan kondisi keuangan BPJS yang sehat. Hal ini tercermin dari tidak adanya utang BPJS Kesehatan terhadap seluruh rumah sakit di Indonesia.

"Dengan kondisi finansial yang sehat, tidak ada gagal bayar klaim atau utang kepada fasilitas kesehatan. Bahkan, BPJS Kesehatan memberikan uang muka layanan untuk memastikan terjaganya cashflow rumah sakit," ujarnya.

Sebelumnya, BPJS Kesehatan mencatat, jumlah kepesertaan penduduk Indonesia yang sudah dijamin akses layanan kesehatan Program JKN-KIS sebanyak 252,1 juta jiwa per 1 Maret 2023. Angka ini setara lebih dari 90 persen seluruh penduduk Indonesia.

"BPJS Kesehatan bekerja keras melakukan berbagai advokasi kepada Pemerintah Daerah agar seluruh penduduk di masing-masing wilayah dapat diintegrasikan dengan Program JKN-KIS," ujarnya.

Pada tahun 2024, BPJS Kesehatan menargetkan jumlah kepesertaan mencapai 98 persen dari total penduduk Indonesia. Target ini sesuai Inpres Nomor 1 tahun 2022, yang merupakan salah satu instruksi Presiden kepada Gubernur dan Bupati/Walikota adalah mendorong target RPJMN.

Oleh karena itu, BPJS Kesehatan mendorong Pemda lain untuk dapat segera mengejar cakupan kepesertaan di daerahnya dan diintegrasikan dengan Program JKN-KIS. Mengingat, salah satu keuntungan Program JKN-KIS adalah memiliki asas portabilitas dan dapat dimanfaatkan meskipun dalam keadaan sehat.

"Masyarakat bisa berobat di seluruh wilayah Indonesia ketika membutuhkan. Perwakilan kantor kami di tiap kabupaten/kota diharapkan mempermudah sinergi dengan Pemda, kami sangat siap berkolaborasi dan bersama mewujudkan UHC di Indonesia," pungkasnya.