Akhir Agustus 2026, 100 Sekolah Rakyat Siap Beroperasi di Seluruh Indonesia

Pemerintah Indonesia melalui program Sekolah Rakyat akan mengaktifkan 50 hingga 100 unit bangunan baru di berbagai wilayah Indonesia pada akhir Agustus 2026, setelah perayaan Hari Kemerdekaan RI. Inisiatif ini merupakan langkah strategis untuk menekan angka putus sekolah di kalangan anak-anak dari keluarga prasejahtera. Program ini digagas langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dengan Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai leading sektornya.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa konsep sekolah rintisan diterapkan agar proses belajar mengajar dapat segera dimulai tanpa menunggu selesainya pembangunan fisik gedung permanen yang memakan waktu lama. Pembangunan gedung permanen diperkirakan membutuhkan waktu sekitar satu tahun, namun pendidikan anak tidak boleh tertunda. Oleh karena itu, model rintisan ini menjadi solusi cepat untuk memastikan akses pendidikan.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menambahkan bahwa pemerintah menargetkan lebih dari 150 ribu siswa dari berbagai kota dan kabupaten di Indonesia dapat bergabung dalam program Sekolah Rakyat pada tahun 2027. Saat ini, jumlah siswa yang telah terdaftar dalam program ini mencapai lebih dari 43.000 orang. Target jangka panjang pemerintah adalah setiap kabupaten atau kota memiliki minimal satu gedung permanen Sekolah Rakyat dengan daya tampung lebih dari 2.000 siswa.

Operasional dan Konsep Sekolah Rakyat

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa operasional 50 hingga 100 unit Sekolah Rakyat baru ini akan dimulai pada akhir Agustus 2026. "Jadi, mulai aktif itu akhir Agustus 2026 setelah HUT RI, 50 sampai 100 unit sekolah baru akan jadi di seluruh Indonesia," kata Teddy di Tangerang, Sabtu. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mempercepat pemerataan akses pendidikan di seluruh pelosok negeri.

Konsep Sekolah Rakyat rintisan dirancang untuk mengatasi kendala waktu dalam pembangunan fisik gedung permanen. Proses pembangunan gedung permanen yang bisa memakan waktu hingga satu tahun tidak boleh menghambat anak-anak untuk segera mendapatkan pendidikan. Oleh karena itu, model rintisan memungkinkan kegiatan belajar mengajar dimulai lebih cepat, melanjutkan inisiatif yang sudah terlaksana sejak tahun lalu.

Secara khusus, wilayah Banten akan mendapatkan dua sekolah baru dan enam sekolah lainnya dengan format rintisan serupa sebagai fasilitas Sekolah Rakyat. Ini menunjukkan fokus pemerintah pada daerah-daerah yang membutuhkan perhatian khusus dalam peningkatan kualitas pendidikan. Dengan demikian, program Sekolah Rakyat berupaya memberikan solusi cepat dan efektif untuk kebutuhan pendidikan dasar.

Target dan Dukungan Pemerintah untuk Sekolah Rakyat

Program pendidikan Sekolah Rakyat ini merupakan inisiatif strategis pemerintah yang digagas langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya adalah menekan angka putus sekolah bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera, dengan Kemensos sebagai kementerian pelaksana utama. Hal ini mencerminkan prioritas pemerintah dalam memastikan setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan berkualitas.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengungkapkan target ambisius pemerintah untuk program Sekolah Rakyat. Pemerintah menargetkan lebih dari 150 ribu siswa dari berbagai kota dan kabupaten di Indonesia dapat bergabung pada tahun 2027. Saat ini, program tersebut telah menjangkau lebih dari 43.000 siswa. Peningkatan signifikan ini diharapkan tercapai seiring dengan rampungnya pembangunan gedung permanen di setiap daerah.

Visi jangka panjang pemerintah untuk Sekolah Rakyat adalah agar setiap kabupaten atau kota minimal memiliki satu gedung permanen. Gedung permanen ini diharapkan mampu menampung lebih dari 2.000 siswa, memastikan kapasitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan pendidikan di tingkat lokal. Komitmen ini menunjukkan upaya berkelanjutan pemerintah dalam membangun fondasi pendidikan yang kuat dan merata di seluruh Indonesia.

Sumber: AntaraNews