Dino Patti Djalal: Perubahan Iklim Harus Jadi Prioritas Utama Dunia

Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal, menegaskan bahwa perubahan iklim seharusnya menjadi prioritas utama global. Hal ini disampaikannya dalam sambutan pembukaan Indonesia Net Zero Summit (INZS) 2026 di Jakarta. Menurut Dino, isu ini memiliki dampak fundamental pada berbagai aspek kehidupan manusia.

Dino Patti Djalal menggarisbawahi bahwa perubahan iklim memengaruhi kesehatan, ekonomi, migrasi, keamanan, industri, kesejahteraan sosial, energi, dan ketersediaan air. Ia menyebutnya sebagai kekuatan terpenting yang menentukan nasib umat manusia. Pernyataan ini disampaikan pada Sabtu, 1 Agustus, dalam acara yang bertema "It's Time to Deliver!".

Mantan wakil menteri luar negeri RI ini menekankan bahwa jika dunia gagal mengatasi iklim dengan benar, semua upaya lainnya akan sia-sia. Oleh karena itu, penanganan perubahan iklim harus menjadi tujuan nomor satu bagi komunitas internasional. Fokus utama saat ini adalah pengurangan emisi global dan pencegahan kenaikan suhu 1,5 derajat Celsius.

Perubahan Iklim: Kekuatan Penentu Nasib Umat Manusia

Dino Patti Djalal menjelaskan bahwa perubahan iklim bukan sekadar isu lingkungan, melainkan sebuah kekuatan yang memengaruhi hampir setiap aspek kehidupan. Dampaknya merambah ke sektor kesehatan, stabilitas ekonomi, pola migrasi penduduk, hingga keamanan global. Industri dan kesejahteraan sosial juga tidak luput dari ancaman serius yang ditimbulkan oleh fenomena ini.

Lebih lanjut, Dino menyoroti bagaimana ketersediaan energi dan air, dua kebutuhan dasar manusia, sangat rentan terhadap fluktuasi iklim. “Itu adalah kekuatan terpenting yang menentukan nasib umat manusia… Perubahan iklim berada di atas segalanya, seharusnya itu menjadi tujuan nomor satu… Jika kita tidak mengatasi iklim dengan benar, kita akan kalah dalam segala hal lainnya,” kata Dino di Jakarta, Sabtu.

Pernyataan tersebut menggarisbawahi urgensi penanganan perubahan iklim sebagai isu lintas sektoral yang membutuhkan perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan. Tanpa penanganan yang tepat, konsekuensi yang ditimbulkan dapat bersifat permanen dan merugikan seluruh peradaban.

Jendela Waktu Krusial dan Langkah Konkret Indonesia

Komunitas internasional, termasuk Indonesia, dihadapkan pada jendela waktu yang sangat sempit hingga tahun 2030 untuk mengambil tindakan signifikan. Batas waktu ini krusial untuk memotong emisi karbon global sebesar 45 persen dan mencegah kenaikan suhu permanen 1,5 derajat Celsius. Kegagalan mencapai target ini dapat membawa Bumi melewati ambang batas fatal.

Dino mendesak pemerintah Indonesia untuk segera merealisasikan langkah-langkah konkret. Ini termasuk target 100 gigawatt (GW) energi surya, perlindungan hutan dan lahan gambut termasuk di Papua, pengembangan pasar karbon, dan penguatan diplomasi iklim melalui forum multilateral. “Jika kita dapat membuktikan bahwa 100 gigawatt itu hidup, berjalan dengan baik, dan beroperasi, kepercayaan investor dan dana ESG akan mengalir ke Indonesia,” ujar Dino.

Dino juga menyatakan harapannya agar Presiden Prabowo Subianto serius dengan target 100 GW energi surya, sebagaimana keseriusannya pada program lain. Ia melihat ini sebagai peluang besar bagi Indonesia. Presiden Prabowo sendiri pada 9 Juli telah mengungkapkan rencana pembangunan PLTS berkapasitas total 100 GW dalam dua tahun, sebagai upaya kemandirian energi dan pengurangan emisi karbon.

Ancaman Cuaca Ekstrem dan Apresiasi Upaya Global

Dino Patti Djalal memperingatkan bahwa cuaca ekstrem akan menjadi hal yang normal dalam beberapa dekade mendatang dan akan menjadi bagian permanen dari kehidupan manusia. Kondisi ini diperkirakan akan semakin memburuk jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat. "Tidak peduli dari mana Anda berasal, begitu Anda memasuki dunia dengan kenaikan suhu tiga derajat, kita akan terjebak dengannya selamanya. Kita semua menderita,” tegas Dino.

Meskipun demikian, Dino mengapresiasi upaya sejumlah negara dalam mengejar netralitas karbon untuk menghadapi krisis iklim. Ia mencontohkan Pakistan yang meningkatkan energi terbarukan dari 2 persen menjadi 32 persen dalam lima tahun. Uruguay dan Brasil juga berhasil mencapai 90 persen listrik dari energi bersih.

Bhutan bahkan telah mencapai status "negative zero emission," menunjukkan komitmen tinggi terhadap lingkungan. “Ini adalah beberapa negara yang merasa memiliki tanggung jawab moral, tetapi juga peluang, ekonomi untuk mengejar model pembangunan rendah karbon,” ujar Dino, menekankan bahwa tindakan proaktif terhadap iklim juga dapat membuka peluang ekonomi baru.

Sumber: AntaraNews