China Soroti Tiga Tantangan Utama Tata Kelola Iklim Global

China menyoroti tiga tantangan utama dalam tata kelola iklim global yang kompleks. Utusan Khusus untuk Perubahan Iklim China, Liu Zhenmin, menyampaikan pandangannya dalam acara Indonesia Net Zero Summit (INZS) 2026 di Jakarta, Sabtu (1/8).

Tantangan tersebut meliputi rivalitas geopolitik, kekosongan kepemimpinan akibat mundurnya negara maju, serta beban ganda yang harus ditanggung negara berkembang. Hal ini disampaikan Liu dalam sesi "How is China Building Its Green Future and Lessons for the World" yang diselenggarakan oleh Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI).

Menurut Liu, upaya decoupling rantai industri energi hijau dapat meningkatkan biaya transisi energi global secara signifikan. Kondisi ini memperlambat koordinasi internasional dan pemenuhan komitmen pendanaan iklim global.

Tiga Tantangan Utama Tata Kelola Iklim Global

Liu Zhenmin mengidentifikasi rivalitas geopolitik sebagai hambatan pertama dalam upaya global mengatasi perubahan iklim. Ketegangan antarnegara dapat mengalihkan fokus dari kerja sama yang esensial untuk mitigasi dan adaptasi iklim.

Kedua, kekosongan kepemimpinan muncul akibat mundurnya beberapa negara maju dari proses multilateralisme iklim. Amerika Serikat, misalnya, disebut telah menarik diri dari proses multilateral iklim dan memangkas dukungan pendanaan, yang berdampak pada koordinasi global.

Tantangan ketiga adalah beban ganda yang dihadapi negara berkembang. Negara-negara ini harus menghadapi dampak perubahan iklim yang parah, sambil berjuang untuk pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan dengan sumber daya yang terbatas.

Dampak Penarikan Diri Negara Maju dan Beban Negara Berkembang

Penarikan diri Amerika Serikat dari proses multilateral iklim dan pemangkasan dukungan pendanaan telah memperlambat koordinasi antarnegara maju. Hal ini juga menghambat pemenuhan komitmen pendanaan, teknologi, dan pengembangan kapasitas bagi negara berkembang.

Liu Zhenmin menyoroti bahwa upaya yang sedang dilakukan oleh beberapa pihak untuk melepaskan diri dari rantai industri energi hijau dapat menambah biaya transisi energi global sebesar 6 triliun dolar, atau sekitar 20 persen dari total pengeluaran. Angka ini berdasarkan perkiraan Wood Mackenzie.

Negara berkembang, termasuk China dan Indonesia, menanggung dampak terberat dari perubahan iklim. Mereka memiliki tantangan yang berbeda dibandingkan negara maju dalam mencapai tujuan iklim sambil tetap mengejar pembangunan.

Optimisme dan Rekomendasi China untuk Aksi Iklim Global

Meskipun menghadapi tantangan, Liu Zhenmin menyatakan optimisme terhadap tren global menuju netralitas karbon. Lebih dari 150 negara tetap berkomitmen pada target ini, meskipun AS sempat dua kali menarik diri dari Perjanjian Paris.

Hampir 150 negara juga telah memperbarui Nationally Determined Contributions (NDC) mereka, termasuk Indonesia, menunjukkan komitmen global yang kuat. Liu juga menyambut baik program tenaga surya 100 gigawatt Presiden Prabowo di Indonesia dan mendorong kerja sama perusahaan China dengan mitra Indonesia dalam mewujudkan program ini.

Liu merekomendasikan empat langkah bagi komunitas global untuk mencapai netralitas karbon: menjunjung multilateralisme dan kepercayaan politik, fokus pada implementasi nyata berdasarkan tanggung jawab yang berbeda, mempercepat inovasi teknologi dan pembiayaan hijau, serta menolak unilateralisme dan hambatan perdagangan. Ia juga mendesak negara maju mencapai netralitas karbon sebelum 2040 untuk mendukung target global sekaligus memberikan dukungan pendanaan, teknologi, dan peningkatan kapasitas yang lebih serius kepada negara berkembang.

China sendiri memiliki target ambisius dalam NDC 2035 untuk meningkatkan kapasitas energi surya dan angin menjadi sekitar 3,6 miliar kilowatt. Saat ini, hampir empat dari setiap 10 kilowatt-jam listrik yang dikonsumsi di China berasal dari energi hijau. Hingga Juni 2026, China telah menandatangani 56 nota kesepahaman dan kerja sama sosial tentang perubahan iklim dengan 43 negara berkembang, serta menjalin kerja sama proyek energi hijau dengan lebih dari 100 negara dan wilayah.

Indonesia Net Zero Summit 2026 sebagai Platform Diskusi

Diskusi mengenai tantangan dan solusi iklim global ini berlangsung dalam acara Indonesia Net Zero Summit (INZS) 2026. Acara tersebut diselenggarakan oleh Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) di Jakarta.

INZS 2026 mengusung tema "It's Time to Deliver!" dan dihadiri oleh sejumlah tokoh penting. Di antaranya adalah Utusan Sekjen PBB untuk Isu Air Retno Marsudi dan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat.

Sumber: AntaraNews