China Soroti Rencana Indonesia Kirim Pasukan ke Gaza, Harap Gencatan Senjata Efektif

Indonesia tengah mempersiapkan langkah signifikan dengan berencana mengirimkan sekitar 8.000 tentara TNI ke Jalur Gaza, Palestina. Pengiriman pasukan keamanan ini akan menjadi bagian dari International Stabilization Force (ISF), sebuah inisiatif global untuk menjaga perdamaian di wilayah konflik. Langkah ini mendapat sorotan dari berbagai pihak, termasuk China, yang menyambutnya dengan harapan besar terhadap efektivitas gencatan senjata di Gaza.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, menyatakan harapannya agar perjanjian gencatan senjata di Gaza dapat diimplementasikan secara efektif. Ia menekankan pentingnya terwujudnya gencatan senjata penuh dan langgeng, serta penanganan krisis kemanusiaan yang mendesak. Pemulihan stabilitas regional juga menjadi fokus utama dalam pernyataan Beijing.

Keterlibatan Indonesia dalam ISF ditegaskan oleh Kementerian Luar Negeri RI akan lebih berfokus pada aspek kemanusiaan. Indonesia tidak akan terlibat dalam pelucutan senjata, melainkan berupaya mendukung upaya perdamaian sesuai dengan komitmen Solusi Dua Negara. Inisiatif ini menandai peran aktif Indonesia dalam menjaga stabilitas global dan membantu meringankan penderitaan warga sipil di Gaza.

Peran Indonesia dalam International Stabilization Force (ISF)

International Stabilization Force (ISF) merupakan wujud dari Resolusi Dewan Keamanan PBB pada 17 November 2025, yang diajukan oleh Amerika Serikat. Resolusi ini memberikan wewenang kepada negara anggota PBB dan Board of Peace (BoP) untuk membentuk ISF sementara di Gaza. Pasukan ini akan beroperasi di bawah komando terpadu dengan kontribusi dari negara peserta.

Tugas utama ISF mencakup membantu mengamankan wilayah perbatasan dan menstabilkan lingkungan keamanan di Gaza. Selain itu, ISF juga akan memastikan proses demiliterisasi di Jalur Gaza, melindungi warga sipil, serta berkoordinasi dengan negara-negara terkait untuk mengamankan koridor kemanusiaan. Israel sendiri diharapkan menarik pasukannya begitu ISF mengambil kendali penuh terhadap Gaza.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebutkan bahwa Indonesia akan mengirimkan sekitar 8.000 tentara TNI untuk misi ini. Kementerian Luar Negeri RI menegaskan bahwa fokus utama Indonesia adalah aspek kemanusiaan, bukan pelucutan senjata. ISF akan didanai melalui kontribusi sukarela dari para donor serta sumber pendanaan BoP dan pemerintah.

Harapan China terhadap Gencatan Senjata di Gaza

China secara konsisten menyerukan gencatan senjata yang efektif dan permanen di Jalur Gaza. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, menegaskan bahwa situasi di Gaza saat ini masih sangat rapuh. "Kami berharap perjanjian gencatan senjata di Gaza dapat diimplementasikan secara efektif, gencatan senjata penuh dan langgeng dapat terwujud, krisis kemanusiaan dapat diatasi secara efektif, dan stabilitas regional dapat dipulihkan secepatnya," kata Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing.

Lin Jian juga menekankan bahwa solusi dua negara adalah jalan keluar mendasar dari masalah Palestina. China menentang pembangunan pemukiman di wilayah Palestina yang diduduki dan menolak setiap upaya untuk mencaplok atau melanggar wilayah Palestina. Beijing berpandangan bahwa tindakan semacam itu dapat mengganggu landasan politik solusi dua negara.

Pemerintah China mengimbau semua pihak terkait untuk menghentikan setiap tindakan yang dapat memperburuk atau meningkatkan ketegangan di kawasan tersebut. Gencatan senjata antara Israel dan Hamas sebenarnya sudah berlangsung sejak 10 Oktober 2025, meskipun masih kerap dilanggar.

Keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian (BoP)

Indonesia menunjukkan komitmennya terhadap perdamaian global dengan menjadi salah satu negara penandatangan Piagam Dewan Perdamaian (BoP). Penandatanganan ini berlangsung pada 22 Januari 2026 di Davos, Swiss, yang menjadi landasan berdirinya BoP. Keterlibatan ini sejalan dengan dukungan Indonesia terhadap solusi dua negara bagi Palestina.

Dewan Perdamaian dipimpin oleh Amerika Serikat dan beranggotakan sejumlah negara seperti Argentina, Armenia, Azerbaijan, Albania, Bahrain, Belarus, Bulgaria, Kamboja, El Salvador, Mesir, Hungaria, Indonesia, Israel, Yordania, Kazakhstan, Kosovo, Kuwait, Mongolia, Maroko, Pakistan, Paraguay, Qatar, Arab Saudi, Türkiye, Uni Emirat Arab, Uzbekistan, dan Vietnam.

Menariknya, sejumlah negara besar Eropa seperti Prancis, Jerman, dan Inggris tidak termasuk dalam daftar anggota BoP. Demikian pula dengan anggota tetap Dewan Keamanan PBB lainnya, yaitu China dan Rusia, yang juga tidak bergabung. Ini menunjukkan dinamika geopolitik yang kompleks dalam upaya pembentukan kekuatan stabilisasi internasional.

Sejak berkobar pada Oktober 2023, konflik di Gaza telah menyebabkan penderitaan luar biasa. Kementerian Kesehatan Gaza mencatat lebih dari 71.000 orang tewas, sebagian besar perempuan dan anak-anak, serta lebih dari 171.000 lainnya terluka. Bahkan setelah gencatan senjata diberlakukan, sedikitnya 464 warga Palestina tewas dan hampir 1.280 lainnya terluka akibat serangan Israel.

Sumber: AntaraNews