Greenpeace Ajak Pramono–Rano Staycation ke Marunda dan Pulau Pari, Soroti Dampak Krisis Iklim

Greenpeace Indonesia mengajak Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno untuk melakukan 'staycation' di wilayah-wilayah yang dinilai selama ini terpinggirkan dari perhatian pembangunan kota. Setidaknya ada tiga lokasi yang menjadi sorotan Greenpeace, yakni Marunda, Bantargebang, dan Pulau Pari.

Ajakan itu disampaikan melalui unggahan di akun Instagram resmi @greenpeaceid dan ditujukan langsung kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta. Ajakan tersebut juga disampaikan bertepatan dengan momentum libur akhir tahun, dengan harapan para pemimpin Jakarta bersedia mengunjungi wilayah yang dinilai minim dilibatkan dalam pembangunan kota.

"Kita mau ngajakin Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta buat staycation di wilayah yang kayaknya nggak pernah deh mereka kunjungi dan nggak pernah juga dilibatkan dalam pembangunan Jakarta," demikian keterangan Greenpeace tersebut.

Dampak krisis iklim

Menurut Greenpeace Indonesia, warga di tiga wilayah tersebut menjadi kelompok yang paling merasakan dampak krisis iklim sekaligus pembangunan kota yang tidak adil di DKI Jakarta.

"Tiga wilayah ini warganya paling terdampak krisis iklim dan paling terdampak juga pembangunan yang tidak adil, khususnya di wilayah kota," katanya.

Selain berkunjung, Greenpeace Indonesia juga mengajak Pramono dan Rano untuk menginap di tiga lokasi tersebut, yaitu Rusunawa Marunda, Bantargebang, dan Pulau Pari. Tujuannya agar para pemimpin daerah dapat melihat secara langsung dampak sosial dan ekonomi yang dialami warga. 

Undangan resmi

"Kami juga mau ajak Mas Pram dan Bang Dul ke Rusunawa, Marunda, dan Pulau Pari dan melihat langsung dampak sosial dan ekonomi dari krisis iklim dan pembangunan kota yang tidak adil," ucapnya.

Greenpeace menegaskan bahwa undangan secara resmi juga telah disampaikan dan kini tinggal menunggu respons dari pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Greenpeace menekankan agenda tersebut hanya membutuhkan waktu singkat, yakni tiga malam, namun dinilai penting untuk melihat realitas di lapangan. Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta diharapkan dapat mengambil kebijakan sesuai dengan kondisi di lapangan.

"Ntar Bapak-Bapak bisa lihat sendiri dah tuh, kenyataan yang kagak terlihatan dari jendela Balai Kota," katanya.