Bekukan PSSI, Menpora dikecam hingga disamakan Hakim Sarpin

Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora) mengambil langkah tegas terhadap Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI). Kementerian yang dipimpin Imam Nahrawi ini menjatuhkan sanksi administratif dengan membekukan setiap kegiatan olahraga yang digelar PSSI.Sanksi pembekuan ini ditandatangani Imam pada 17 April 2015 dan berlaku sesuai batas waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran tertulis I, II, dan III. Dalam suranya itu, PSSI secara sah dan meyakinkan terbukti mengabaikan dan tidak mematuhi kebijakan pemerintah. Keputusan berlaku sejak surat itu ditetapkanPolemik yang terjadi persepakbolaan nasional ini membuat beberapa pihak marah. Bahkan banyak yang menyebut Menpora telah melakukan kesalahan fatal dengan melakukan pembekuan tersebut.Effendi Ghazali secara terang-terangan menyebut tindakan yang dilakukan Imam Nahrawi terhadap PSSI mirip dengan Hakim Sarpin Rizaldi. Effendi menilai keputusan Kemenpora membekukan PSSI merupakan hal yang keliru. Apalagi pembekuan itu dilakukan lantaran PSSI belum bisa menunjukkan prestasi yang baik."Saya melihat Menpora sama seperti Hakim Sarpin," kata Effendi dalam diskusi bertajuk 'Mau Dibawa Kemana Sepak bola kita' di Jakarta, Sabtu (25/4).Berikut kecaman terhadap Menpora karena membekukan PSSI:

Menpora blunder

Anggota Komisi X DPR Dadang Rusdiana menyebut langkah Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi yang membekukan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) sebagai langkah yang tidak tepat.Menurut dia, undang-undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional memang menyebut pemerintah memiliki kewenangan melakukan pembinaan dan pengawasan, sehingga langkah pembekuan sudah terlampau jauh sehingga dapat dikategorikan intervensi dan akan mengundang sanksi dari FIFA."Ya itu yang kita tidak habis pikir. Pemerintah tidak boleh intervensi berlebihan terhadap institusi olahraga seperti PSSI. Itu sama dengan mengundang sanksi dari FIFA," kata Dadang saat dihubungi merdeka.com, Sabtu (18/4).Oleh sebab itu, Dadang menegaskan akan memanggil Menpora dan PSSI ke DPR untuk melakukan rapat kerja khusus untuk membahas langkah Menpora yang ia sebut blunder itu."Senin kita akan melakukan rapat internal komisi dulu, saya pasti minta komisi menjadwalkan secepatnya karena ini menyangkut nasib per sepakbolaan Indonesia. Jadilah kusut seperti ini sepakbola Indonesia. Ini langkah blunder yang dilakukan Menpora," tegasnya.Selain itu, politikus Hanura ini akan meminta Menpora Imam Nahrawi mencabut keputusannya itu, serta ia pun mengecam langkah Menpora yang mengambil jalan keluar dengan membentuk tim transisi PSSI untuk mengambil alih sementara hak dan kewenangan PSSI."(Membentuk tim transisi PSSI) makin jauh dari aturan. Pemerintah enggak boleh masuk terlalu jauh pada urusan internal PSSI," tegasnya.

Membuka sanksi FIFA

Adanya sanksi FIFA terhadap persepakbolaan nasional, diungkapkan Anggota Komisi X DPR-RI, Moreno Soeprapto. Hal tersebut, karena Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) membekukan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI).Itu karena Kemenpora menilai PSSI tidak sepenuh hati menyikapi teguran Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) terkait masalah Arema dan Persebaya Surabaya.Dikatakan Moreno, jika sanksi FIFA benar-benar terjadi, maka sudah dipastikan persepakbolaan Indonesia akan berhenti. Tim nasional Indonesia tidak bisa tampil di event internasional seperti SEA Games, di Singapura, Juni mendatang.Begitupun dua klub QNB League musim 2015, Persib Bandung dan Persipura Jayapura yang kini bertanding di Piala AFC. Jika sanksi turun, maka perjuangan mengharumkan nama bangsa akan terhenti."Paling mengkhawatirkan jika sanksi FIFA turun adalah nasib ratusan atau malah ribuan pemain yang berkompetisi di semua kompetisi semakin tidak jelas. Semua harus memikirkan hal tersebut. Bagaimana nasib mereka kedepannya jika sepak bola Indonesia dihentikan? Bagaimana kehidupan keluarga mereka jika tak bisa lagi mencari nafkah karena kompetisi berhenti? tuturnya."Saya sangat berharap PSSI maupun Kemenpora segera melakukan pertemuan untuk membahas semuanya. Saya dukung langkah PSSI yang akan menemui Menpora Imam Nahrawi, besok (Senin 20/4). Mudah-mudahan, dari pertemuan itu ada jalan keluar sehingga kompetisi kembali berjalan," pungkasnya.

Tak punya landasan hukum

Anggota Tim Ad Hoc Sinergis PSSI, Effendi Gazali menilai keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi membekukan PSSI tidak tepat. Menurutnya tidak ada landasan hukum Nahrawi melakukan pembekuan terhadap PSSI."Kalau saya sampai siang ini walaupun sudah ada diskusi ini, saya enggak menemukan landasan hukum untuk membubarkan PSSI," kata Effendi dalam diskusi bertajuk 'Mau Dibawa Kemana Sepak Bola Kita' di Jakarta, Sabtu (25/4).Effendi mengatakan dalam undang-undang (UU) disebutkan bahwa cabang olahraga ataupun komite nasional itu bersifat mandiri. Maka dari itu, menurutnya, tidak ada alasan Nahrawi menghentikan kegiatan PSSI."Kalau kita berpatokan pada UU, artinya kan pemerintah keputusan menteri harus mengacu kepada UU. UU sistem keolahragaan nasional itu menyebutkan bahwa cabang olahraga dan komite nasional itu bersifat mandiri," terangnya.Selain itu, dia menjelaskan bahwa alasan Kemenpora membekukan PSSI lantaran adanya keputusan tentang Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) dinilai tidak bisa menjadi dasar keputusan Nahrawi."Jadi arinya walalu ada keputusan tentang BOPI tidak bisa serta merta dijadikan alasan buat membuka alasan," tandasnya.

Menpora sama dengan Hakim Sarpin