Senjata tersebut untuk perlindungan diri anggota ketika menghadapi ancaman kejahatan dan mengamankan pelaku kejahatan.
Senjata tersebut untuk perlindungan diri anggota ketika menghadapi ancaman kejahatan maupun mengamankan pelaku kejahatan.
Pengadaan ini memakan biaya Rp49,86 miliar bersumber dari anggaran APBN 2022. Pengadaan ini sebagai bagian dari program modernisasi almatsus dan sarana prasarana Polri. Dengan total produk sebanyak 1.857 set pistol bubuk lada beserta perlengkapan pendukungnya.
Merdeka.com
Oleh karena itu, penggunaan pistol bubuk lada ini dibutuhkan. Pengadaan senjata tersebut dilakukan sejak tahun 2022.
"Dalam rencana pengadaan paper projectile launcher tersebut tidak hanya terdiri dari item paper projectile launcher saja. Tetapi terdapat juga beberapa jenis dan jumlah barang-barang yang berkaitan langsung lainnya," kata dia. "Item-item barang tersebut merupakan kelengkapan agar paper projectile launcher dapat digunakan, dipelihara dan dirawat dengan baik," tambah dia.
Adapun rincian senjata pistol bubuk lada ini dibandrol seharga Rp17,46 miliar untuk total 1.857 pucuk senjata mengacu pada harga Rp9,4 juta/per pucuknya. Kemudian, kebutuhan kelengkapan pendukung menghabiskan dana Rp32,39 miliar terdiri extra magazine, kantong, holder, amunisi bubuk lada dan bubuk lada + gas air mata.
"Setelah melalui proses tender, didapatkan pemenang yaitu PT Tri Manunggal Daya Cipta dengan nilai kontrak sebesar Rp 49.860.450.000. Seluruh pekerjaan telah selesai dikerjakan pada 23 Agustus 2022," jelasnya. "Jadi yang ada di berita media terkait senjata gas air mata. Itu perlu saya sampaikan bahwa ini pengadaan yang dimaksud yang ramai diperbincangkan. Jadi jenisnya pistol bukan pelontar seperti yang kegiatan-kegiatan untuk unjuk rasa bervolume besar," tambah dia.
Ramadhan menjelaskan pistol bubuk lada merupakan senjata berjenis melumpuhkan. Senjata itu, nantinya akan dipakai anggota ketika mengamankan aksi unjuk rasa maupun pegangan anggota dalam bertugas. "Ketika menghadapi ancaman gangguan terhadap diri juga terhadap masyarakat. Jadi misalnya ada masyarakat menghadapi ancaman dari seseorang pelaku kejahatan. Maka tindakan yang dilakukan anggota tersebut akan ditujukan kepada pelaku kejahatan," kata dia.
kata Brigjen Pol Ahmad Ramadhan.
Menurut Ramadhan, kelebihan bayar yang dimaksud ICW karena adanya kesalahan input dari jumlah set pemesanan. Seharusnya 1.857 unit, namun yang terinput hanya 187 unit.
kata Brigjen Pol Ahmad Ramadhan.
Ramadhan menyampaikan pihaknya telah memperbaiki data yang terinput dalam sistem informasi rencana umum pengadaan (Sirup) LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah). "Jadi kesalahan input yang mestinya, ada 187 tapi itu telah diperbaiki ya, ini bisa dilihat di aplikasi LKPP. Jadi persoalannya itu ketika orang mengatakan kelebihan bayar. Karena terjadi selisih, antara 1.857 dengan 187. Yang jelas pelaksanaannya sesuai 1.857 bukan 187," bebernya.
TNI gadungan diamankan karena terbukti lakukan penipuan hingga puluha juta.
Baca Selengkapnya
Pelaksanaan uji coba ini terlihat amat menegangkan. Terlebih, proses uji coba dilakukan langsung kepada seorang prajurit.
Baca Selengkapnya
Peristiwa itu tak Satpol PP menyurutkan mereka. Justru semakin menggencarkan penertiban.
Baca Selengkapnya
Kedua pelaku memiliki peran yang berbeda dalam aksi pengancaman itu.
Baca Selengkapnya
Viral aksi pemukulan di jalan oleh pria yang ngaku-ngaku sebagai anggota Kopassus.
Baca Selengkapnya
Seorang ibu akhirnya laporkan anaknya kepada polisi.
Baca Selengkapnya
Para pelaku melakukan pengancaman terhadap warga dan merusak pos karcis.
Baca Selengkapnya
Pelaku sempat kabur ke Ngawi. dalam pelariannya dia meneror dan mengancam korban agar tidak melaporkannya ke polisi.
Baca Selengkapnya
Gatot menuturkan, saat ini lebih dari 100 anggota di PP Polri.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi