Merdeka.com - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menyampaikan pidato perdananya dalam acara serah terima jabatan dan rapat paripurna di gedung dewan, Jalan Indrapura, Surabaya, Senin (18/2). Dalam pidatonya, dia memaparkan visi misinya bersama Wakil Gubernur Jatim Emil Emil Elestianto Dardak.

Ini merupakan pidato politik pertama Khofifah di hadapan anggota dewan usai dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 13 Febuari 2019.

Sebelum ini, Khofifah berpidato di hadapan warga Surabaya di Tugu Pahlawan pada 14 Febuari lalu. Saat itu berlangsung acara penyambutannya sebagai pemimpin Jatim baru.

Adapun visi yang diangkat gubernur perempuan pertama di Jawa Timur itu adalah terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul dan berakhlak, dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris inklusif melalui kerja bersama dan semangat gotong royong.

Ketum PP Muslimat NU ini menjelaskan visi tersebut memiliki dua elemen penting jika dibedah. Yaitu cita-cita terwujudnya keadilan, kesejahteraan, keunggulan dan akhlak mulia pada masyarakat Jawa Timur.

Kemudian yang kedua adalah, terwujudnya sebuah kolaborasi besar antara pemerintah dan masyarakat dalam mencapai cita-cita dengan mengedepankan semangat gotong royong sebagai nilai luhur bangsa Indonesia, yang akan membawa masyarakat mampu mengatasi tantangan dan keterbatasan.

"Dalam visi kita itu ada adil, sejahtera. Maka di dalamnya ada keadilan akses seperti yang disampaikan dalam visi-misi. Keadilan akses di dalamnya ada konektivitas atau keterhubungan, terutama untuk wilayah selatan atau pesisir, daerah pulau-pulau," papar Khofifah.

Khofifah melanjutkan dengan memaparkan 7 misinya bersama Emil untuk Jatim. Diantaranya, keseimbangan pembangunan ekonomi, baik antar kelompok, antar sektor maupun antar wilayah. Termasuk terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial dengan memperhatikan kelompok masyarakat yang rentan.

Selain itu, juga pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Jawa Timur yang meliputi jaminan kesehatan, jaminan pendidikan serta membangun kedaulatan pangan. "Termasuk kemudahan akses terhadap lapangan pekerjaan dan keterhubungan wilayah," jelasnya.

Tak hanya itu saja, mantan Menteri Sosial ini menambahkan, misi lainnya adalah tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka dan partisipatoris. "Lalu memperkuat demokrasi kewargaan untuk menghadirkan ruang sosial yang menghargai prinsip kebhinekaan, dan pembangunan yang berwawasan lingkungan untuk menjamin keselarasan ruang ekologi, ruang sosial, ruang ekonomi dan ruang budaya," tandas Khofifah.