LIVE

Penyaluran TKD Papua Barat Januari 2026 Capai Rp658,91 Miliar, DAU Dominasi Anggaran

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) mencatat realisasi penyaluran TKD Papua Barat pada Januari 2026 telah mencapai Rp658,91 miliar, dengan Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi penopang utama.

pembangunan daerah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) mencatat realisasi penyaluran TKD Papua Barat pada Januari 2026 telah mencapai Rp658,91 miliar, dengan Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi penopang utama.
Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) mencatat realisasi penyaluran TKD Papua Barat pada Januari 2026 telah mencapai Rp658,91 miliar, dengan Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi penopang utama. (AntaraNews)

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan melaporkan realisasi penyaluran dana transfer ke daerah (TKD) di Provinsi Papua Barat. Pada periode Januari 2026, total penyaluran mencapai Rp658,91 miliar. Angka ini setara dengan 6,92 persen dari pagu keseluruhan yang dialokasikan sebesar Rp9,52 triliun.

Data ini disampaikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II DJPb Papua Barat, Satriyo Budi Cahyono, di Manokwari pada hari Sabtu. Penyaluran TKD ini menjadi krusial untuk menjaga likuiditas keuangan pemerintah daerah. Hal ini juga mendukung berbagai program pembangunan serta layanan publik di wilayah tersebut.

Dana Alokasi Umum (DAU) tercatat sebagai instrumen utama yang mendominasi penyaluran TKD ini. Sementara itu, beberapa komponen TKD lainnya masih menunggu kelengkapan dokumen persyaratan dari pemerintah daerah. Kementerian Keuangan terus berupaya mempercepat proses penyaluran dana tersebut.

Dominasi DAU dalam Penyaluran TKD Awal Tahun

Satriyo Budi Cahyono menjelaskan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan jenis TKD dengan penyaluran tertinggi pada Januari 2026. Realisasi DAU mencapai Rp460,1 miliar. Jumlah ini setara dengan 14 persen dari total pagu DAU yang sebesar Rp3,29 triliun.

Selain DAU, Dana Bagi Hasil (DBH) juga telah disalurkan dengan realisasi Rp104 miliar. Angka ini merupakan 2,6 persen dari pagu DBH senilai Rp3,98 triliun. Sementara itu, Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik terealisasi Rp94,9 miliar. Ini berarti 13,9 persen dari total pagu DAK nonfisik sebesar Rp681 miliar.

Komponen-komponen TKD ini berperan vital dalam mendukung operasional dan program-program di tingkat daerah. Penyaluran awal tahun ini menunjukkan komitmen pemerintah pusat. Tujuannya adalah untuk memastikan ketersediaan dana bagi pemerintah daerah.

Komponen TKD yang Belum Tersalurkan dan Syaratnya

Beberapa komponen TKD lainnya belum terealisasi penyalurannya hingga Januari 2026. Ini termasuk dana otonomi khusus (otsus), DAK fisik, dan dana desa. Penyaluran dana-dana ini masih menunggu pemenuhan dokumen persyaratan. Dokumen-dokumen tersebut harus dilengkapi oleh masing-masing pemerintah daerah.

Total pagu dana otsus yang dialokasikan untuk delapan pemerintah daerah di Papua Barat mencapai Rp1,14 triliun. Sementara itu, pagu DAK fisik adalah Rp88,7 miliar. Untuk dana desa, total pagu yang disiapkan sebesar Rp334,5 miliar.

Salah satu syarat utama penyaluran dana otsus adalah kelengkapan dokumen rencana anggaran program (RAP). Dokumen RAP ini harus sudah terintegrasi dengan dokumen penetapan APBD 2026. DJPb terus berkoordinasi untuk mempercepat kelengkapan persyaratan ini.

Rincian Penyaluran TKD per Wilayah dan Upaya Percepatan

Dari total penyaluran TKD di Papua Barat pada Januari 2026, Pemkab Teluk Bintuni menempati urutan pertama. Realisasinya mencapai Rp128,9 miliar, atau 19,57 persen dari total. Disusul Pemkab Fakfak dengan Rp114,4 miliar (17,37 persen) dan Pemkab Manokwari Rp113,1 miliar (17,17 persen).

Kabupaten lain yang menerima penyaluran signifikan adalah Pemkab Kaimana Rp99 miliar (15,03 persen) dan Pemkab Teluk Wondama Rp73,6 miliar (11,17 persen). Pemkab Pegunungan Arfak menerima Rp58,2 miliar (8,84 persen), Pemkab Manokwari Selatan Rp57,2 miliar (8,69 persen). Sementara itu, Pemerintah Provinsi Papua Barat menerima Rp14,6 miliar (2,2 persen).

Satriyo menegaskan bahwa Teluk Bintuni menjadi daerah dengan realisasi penyaluran DAU, DBH, dan DAK nonfisik terbanyak. Kontribusinya terhadap total penyaluran TKD di Papua Barat pada Januari hampir 20 persen. DJPb terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Tujuannya adalah agar dokumen persyaratan segera terpenuhi. Ini penting agar pelaksanaan program pembangunan berjalan tepat waktu.

Upaya percepatan penyaluran TKD meliputi akselerasi penyampaian dokumen syarat salur. Selain itu, monitoring dan evaluasi progres penyaluran juga dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Kementerian Keuangan berkomitmen memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah. Ini untuk memastikan penyaluran TKD tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran.

Sumber: AntaraNews

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Redaksi Merdeka
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Tipu Muslihat Paranormal Gadungan, Ngaku Bisa Buang Sial lalu Gondol Motor Remaja

{{caption}}
Viral Kasus Pengeroyokan di Kemayoran, Polisi Tetapkan 2 Tersangka

{{caption}}
Gejolak Timur Tengah Bikin Emas Terpuruk, Tren Turun Berlanjut?

{{caption}}
Pandangan MUI soal 1.098 Hewan Kurban Presiden Prabowo

{{caption}}
Selebgram yang Aniaya WN Brunei hingga Tewas jadi Tersangka

{{caption}}
Ancol Siapkan Hiburan dan Promo Besar untuk Wisatawan saat Idul Adha

Topik Terkait
{{caption}}
KPPN Timika: Penyaluran TKD Mimika Triwulan I Capai Rp636,96 Miliar

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Timika melaporkan Penyaluran TKD Mimika pada triwulan pertama 2026 telah mencapai Rp636,96 miliar, atau 25 persen dari total pagu, memicu pertanyaan tentang sisa pagu dan kendala yang ada.

Penyaluran TKD Mimika
{{caption}}
KPPN Manokwari Salurkan Rp624,51 Miliar Penyaluran Dana Transfer Daerah untuk Enam Pemda Papua Barat

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Manokwari telah menyalurkan Rp624,51 miliar Penyaluran Dana Transfer Daerah (TKD) kepada enam pemerintah daerah di Papua Barat hingga Februari 2026, menunjukkan tren positif dan peningkatan signifikan.

Penyaluran Dana Transfer Daerah
{{caption}}
Akselerasi Penyaluran Dana Transfer Papua Barat Daya Capai Rp925,7 Miliar di Awal 2026

DJPb Kementerian Keuangan mencatat penyaluran Dana Transfer ke Daerah (TKD) di Provinsi Papua Barat Daya mencapai Rp925,7 miliar hingga Februari 2026, menunjukkan akselerasi positif. Realisasi penyaluran Dana Transfer Papua Barat Daya ini mencapai 16,4 pe

Penyaluran Dana Transfer Papua Barat Daya
{{caption}}
Realisasi TKD Mimika 2026 Capai Rp376,98 Miliar, Lampaui Tahun Sebelumnya

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Timika mencatat realisasi penyaluran Dana Transfer ke Daerah (TKD) Mimika 2026 telah mencapai Rp376,98 miliar, menunjukkan tren positif dibandingkan periode sebelumnya.

TKD Mimika
{{caption}}
Realisasi TKD Sulsel Capai Rp3,9 Triliun Akhir Januari 2026, Perkuat Fiskal Daerah

Kantor Wilayah DJPb Sulawesi Selatan mencatat realisasi TKD Sulsel mencapai Rp3,9 triliun hingga akhir Januari 2026, menunjukkan komitmen pemerintah pusat memperkuat kapasitas fiskal daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan Daerah
{{caption}}
DJPb Kalsel: Realisasi Dana TKD Kalsel Capai Rp2,51 Triliun di Awal 2026, Pemda Tunjukkan Kinerja Positif

Kantor Wilayah DJPb Kalsel melaporkan mayoritas Pemda di Kalimantan Selatan berhasil memacu Realisasi Dana TKD Kalsel hingga Rp2,51 triliun per Januari 2026, menunjukkan komitmen kuat dalam percepatan pembangunan.

Pembangunan Daerah
{{caption}}
DJPb: Realisasi TKD NTT 2025 Capai Rp23,05 Triliun, Dorong Pembangunan Daerah

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan mencatat realisasi penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) di NTT mencapai Rp23,05 triliun hingga akhir 2025. Angka ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah dan kesej

Realisasi TKD NTT 2025
{{caption}}
Realisasi TKD Kalsel Rp30,13 Triliun Wujudkan Pemerataan Pembangunan Daerah

Kantor Wilayah DJPb Provinsi Kalimantan Selatan mencatat realisasi TKD Kalsel mencapai Rp30,13 triliun hingga akhir 2025, berperan strategis dalam pemerataan pembangunan dan peningkatan layanan publik.

Realisasi TKD
{{caption}}
DJPb Kalsel Catat Realisasi TKD Capai 84,18 Persen per Oktober, Lampaui Tahun Lalu

Realisasi TKD Kalsel per Oktober 2025 mencapai Rp25,72 triliun atau 84,18 persen dari pagu Rp30,55 triliun, menunjukkan peningkatan signifikan dibanding tahun sebelumnya. DJPb Kalsel terus mendorong optimalisasi dana daerah.

Realisasi TKD Kalsel
{{caption}}
Tahukah Anda? Realisasi TKD Papua Barat Capai Rp6,58 Triliun per September 2025, Baru 60,53 Persen dari Pagu!

Kantor Wilayah DJPb Kemenkeu mencatat Realisasi TKD Papua Barat per September 2025 mencapai Rp6,58 triliun. Namun, serapannya masih moderat. Apa dampaknya bagi daerah?

Realisasi TKD Papua Barat
{{caption}}
Wow! Realisasi TKD Sumsel Capai Rp25,86 Triliun hingga Oktober 2025, OKU Timur Terdepan!

Realisasi TKD Sumsel hingga Oktober 2025 telah mencapai Rp25,86 triliun dari total pagu Rp34,51 triliun, menunjukkan komitmen daerah dalam mempercepat layanan publik.

Realisasi TKD Sumsel
{{caption}}
Fakta Unik: Penyaluran Dana TKD Papua Barat Tembus Rp5,11 Triliun, Kaimana Jadi Daerah Paling Cepat Serap Anggaran

Kementerian Keuangan melaporkan realisasi penyaluran Dana TKD Papua Barat telah mencapai Rp5,11 triliun per awal Agustus 2025. Simak daerah mana yang paling cepat menyerap anggaran!

Dana TKD Papua Barat
{{caption}}
Lumajang Perkuat Keamanan Hingga Dusun dengan Ribuan PJU dan CCTV

Pemerintah Kabupaten Lumajang secara masif memasang ribuan PJU dan CCTV untuk meningkatkan keamanan lingkungan hingga tingkat dusun, menciptakan wilayah yang lebih aman dan nyaman bagi warganya.

dana dusun
{{caption}}
Karawang Targetkan Penataan Kabel Udara Rampung Akhir Tahun Ini, Perindah Kota

Pemerintah Kabupaten Karawang menargetkan penataan kabel udara di delapan titik perkotaan rampung akhir tahun ini. Upaya penataan kabel udara Karawang ini bertujuan mengembalikan estetika kota dan mengatasi kesemrawutan.

dinas pekerjaan umum
{{caption}}
Inovasi Pemkab Buleleng: Samsat Keliling Jangkau Pelosok Desa, Tingkatkan Pendapatan Daerah

Pemerintah Kabupaten Buleleng meluncurkan inovasi Samsat Keliling untuk menjangkau masyarakat di pelosok desa, memastikan pembayaran pajak kendaraan bermotor lebih mudah dan cepat, serta mendongkrak pendapatan daerah.

bali
{{caption}}
Program TMMD 2026 Banjarmasin Sukses Selesaikan Pembangunan Jalan Sungai Gampa, Tingkatkan Aksesibilitas Warga

Program TMMD 2026 Banjarmasin berhasil menuntaskan pembangunan jalan di Sungai Gampa, Banjarmasin Utara, meningkatkan mobilitas dan ekonomi warga. Simak detail dampak positifnya bagi masyarakat.

aksesibilitas
{{caption}}
Pemkab Buol Gandeng Perumda Berkah Buol Dorong Investasi Pasir Kuarsa, Pastikan Keberlanjutan Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Buol menggandeng Perumda Berkah Buol dalam rencana pengembangan Investasi Pasir Kuarsa Buol, menekankan kepatuhan regulasi dan keberlanjutan lingkungan demi kesejahteraan warga.

ekonomi buol
{{caption}}
Pemprov Kalteng Rekrut 17 Stafsus dari Mahasiswa untuk Kawal Program Strategis

Pemprov Kalteng akan merekrut 17 staf khusus (stafsus) dari mahasiswa dan lulusan S1. Tujuannya mengawal program strategis daerah, termasuk Kartu Huma Betang Sejahtera.

agustiar sabran
{{caption}}
Serapan APBD Tulungagung 2026 di Bawah Target, Pemkab Ungkap Dampak OTT KPK

Realisasi serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tulungagung Tahun Anggaran 2026 masih jauh di bawah target, Plt Bupati Ahmad Baharudin menyebut penyesuaian program pasca-OTT KPK sebagai penyebab utama.

ahmad baharudin
{{caption}}
Gubernur Sumut Tolak Proyek Mark-up: Bobby Nasution Tegas Tolak Anggaran Janggal

Gubernur Sumut Bobby Nasution mengambil sikap tegas menolak proyek mark-up anggaran yang diajukan OPD, memastikan transparansi dan efisiensi dana daerah. Kebijakan ini menjadi sinyal keras bagi semua pihak.

anggaran daerah
{{caption}}
Efisiensi Anggaran NTB: Pemprov Pangkas Biaya Perjalanan Dinas Akibat Penurunan DBH Tambang

Pemprov NTB menerapkan efisiensi anggaran NTB, pangkas biaya perjalanan dinas, imbas penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) tambang dari PT AMNT yang signifikan. Langkah ini krusial menjaga fiskal daerah.

amman mineral
{{caption}}
Realisasi TKD Sulsel Triwulan I 2026 Capai Rp8,05 Triliun, Dukung Layanan Publik Daerah

Kantor Wilayah DJPb Kementerian Keuangan Sulawesi Selatan melaporkan Realisasi TKD Sulsel Triwulan I 2026 mencapai Rp8,05 triliun, menandakan distribusi dana yang merata untuk layanan publik.

anggaran daerah
{{caption}}
Moratorium ASN Ponorogo hingga 2027, Pemkab Tekan Belanja Pegawai Daerah

Pemerintah Kabupaten Ponorogo resmi memberlakukan moratorium rekrutmen ASN hingga tahun 2027. Kebijakan Moratorium ASN Ponorogo ini diambil untuk menekan belanja pegawai daerah yang dinilai terlalu tinggi dan menghindari pemotongan dana transfer pusat.

anggaran daerah
{{caption}}
DPRD Samarinda Soroti Kejanggalan Proyek TPA Sambutan, Anggaran Miliar Kualitas Diragukan

Panitia Khusus (Pansus) DPRD Samarinda menemukan kejanggalan signifikan pada proyek TPA Sambutan, mulai dari ketidaksesuaian anggaran hingga perubahan spesifikasi teknis yang mengkhawatirkan. Apa saja temuannya dan bagaimana dampaknya?

achmad sukamto