Pengangguran Sarjana Tembus 1 Juta, Puan: Negara Harus Ciptakan Kerja Berkualitas

BPS menunjukkan total pengangguran nasional mencapai 7,28 juta orang pada Februari 2025.

Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti jumlah pengangguran lulusan sarjana di Indonesia yang telah menembus 1,01 juta orang per Februari 2025. Ia menilai kondisi ini menunjukkan lemahnya sistem pendidikan, kebijakan ketenagakerjaan, dan arah pembangunan ekonomi nasional secara struktural.

"Kita menghadapi tantangan besar. Lebih dari sejuta sarjana kesulitan mendapat kerja. Ini menandakan sistem pendidikan dan pasar kerja belum terkoneksi dengan kebutuhan nyata industri," kata Puan, Jumat (11/7/2025).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan total pengangguran nasional mencapai 7,28 juta orang pada Februari 2025. Jumlah terbanyak berasal dari lulusan SD dan SMP 2,42 juta orang, lulusan SMA 2,04 juta orang.

Lulusan SMK menyumbang 1,63 juta pengangguran, lalu lulusan universitas 1,01 juta orang, dan terakhir lulusan diploma sebanyak 177,39 ribu orang.

Puan menegaskan, kondisi ini tak bisa dibiarkan. Ia mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendidikan tinggi dan SMK agar selaras dengan kebutuhan kerja lima hingga sepuluh tahun ke depan.

"Kampus dan SMK harus jadi bagian dari ekosistem produktif, bukan sekadar pabrik gelar akademik," tegasnya.

Untuk menjembatani kesenjangan keterampilan, Puan mengusulkan pembentukan Pusat Pengembangan Keterampilan Nasional sebagai tempat reskilling dan upskilling di berbagai wilayah strategis, terutama berbasis industri digital, pertanian modern, logistik, dan energi terbarukan.

"Kita butuh pusat pelatihan berbasis industri yang tanggap terhadap kebutuhan zaman," ujarnya.

Ia juga menilai ekspansi sektor produktif dan investasi di industri padat karya, sektor hijau, dan ekonomi digital sebagai kunci penciptaan lapangan kerja. "Regulasi dan insentif fiskal harus diarahkan bukan sekadar menumbuhkan sektor informal," sebutnya.

Puan pun mendorong pemerintah membangun platform digital terpadu lintas kementerian dengan melibatkan Kementerian Ketenagakerjaan, Bappenas, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang mampu memetakan kebutuhan tenaga kerja sektoral secara dinamis.

"Lintas kementerian ini harus mampu menyambungkan pencari kerja lulusan sarjana/SMK dengan pelatihan dan lowongan kerja yang relevan. Serta menginformasikan proyeksi pekerjaan masa depan berbasis data," ungkap Puan.

"Selama kementerian dan lembaga masih bekerja dalam sekat masing-masing, masalah pengangguran tidak akan pernah selesai. Kita butuh orkestrasi, bukan solusi parsial," lanjutnya.

Puan menekankan bahwa pengangguran sarjana adalah potret stagnasi perencanaan pembangunan manusia. Jika tak segera diatasi, bonus demografi bisa berubah menjadi beban sosial dan ekonomi.

"Negara harus hadir bukan hanya lewat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dalam kualitas dan keberlanjutan kesempatan kerja bagi rakyatnya," pungkas Puan.