LIVE

Pemerintah Bakal Beri Amnesti Narapidana Kasus Penghinaan Pimpinan Negara

Narapidana kasus penghinaan terhadap pimpinan negara atau pejabat negara akan dapat amnesti

natalius pigai
Menteri HAM Natalius Pigai umumkan rencana audit perusahaan untuk memastikan pedoman HAM dijalankan, dengan target implementasi penuh pada tahun 2026, diawali dengan imbauan perbaikan dan pelaporan daring pada tahun 2025.
Menteri HAM Natalius Pigai umumkan rencana audit perusahaan untuk memastikan pedoman HAM dijalankan, dengan target implementasi penuh pada tahun 2026, diawali dengan imbauan perbaikan dan pelaporan daring pada tahun 2025. (Planet Merdeka)

Menteri Hak Asai Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan pemerintah bakal melakukan amnesti 44 ribu narapidana. Salah satunya adalah narapidana kasus penghinaan terhadap pimpinan negara atau pejabat negara.

"Amnesti yang disampaikan itu yang pertama kepada, pertama dalam konteks kasus ITE penghinaan terhadap pimpinan negara atau pejabat negara," kata Pigai saat rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/2).

Pemerintah memberikan amnesti kepada narapidana kasus penghinaan pejabat negara untuk menjamin kebebasan kepada masyarakat dalam menyampaikan pendapat pikiran dan perasaan.

Pesan Pigai ke Rakyat Kritik Pejabat

Pigai mengatakan, dalam 100 hari kerja Presiden Prabowo Subianto tidak ada warga yang dipenjara karena menghina pejabat.

"Dinamika demokrasi berlangsung secara aman dan damai baik itu pendapat, pikiran, perasaan publik, pendapat pikiran para aktor, oposisi, partai politik, civil society, aktivis, juga instansi-instasi yang memiliki kewenangan penuh. Kita memberikan kebebasan penuh untuk menyampaikan pendapat pikiran dan perasaan," ujar Pigai.

Namun, Pigai mengingatkan kebebasan dibatasi oleh undang-undang. Sehingga, kebebasan yang diberikan harus sesuai dengan koridor undang-undang dan HAM.

"Tentu kebebasan itu tak terbatas. Sesuai dengan UU HAM kebebasan hanya bisa dibatasi oleh undang-undang. Karena itu, sesuai dengan koridor UU adalah sesuai dengan HAM," imbuhnya.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Raynaldo Ghiffari Lubabah
Editor Raynaldo Ghiffari Lubabah
A
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Indonesia-India Siap Tandatangani Sejumlah MoU di Tengah Kunjungan Modi

{{caption}}
Agenda Prabowo dan PM India: Pertemuan 4 Mata, Kunjungi Candi Prambanan

{{caption}}
4 Bulan Jalan Amblas di Pulo Gadung Tak Kunjung Diperbaiki

{{caption}}
Pemakaman Ali Khamenei, RI Kirim Menlu dan Ketua MPR

{{caption}}
Prabowo Bertemu PM Singapura: Sengketa Harus Diselesaikan Lewat Diplomasi

{{caption}}
Rentetan Sanksi Pelaku Pemukulan Pemotor di Jagakarsa

Topik Terkait
{{caption}}
Tahukah Anda? Menteri HAM Tegaskan Penanganan Demo Tak Boleh Gunakan Kekuatan Berlebihan

Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan Penanganan Demo harus menjunjung tinggi HAM dan keadilan restoratif, bukan kekerasan berlebihan. Simak selengkapnya!

Menteri HAM
{{caption}}
Menteri HAM: Bedakan Demonstran dan Perusuh, Ini Hak Asasi Demonstran yang Wajib Diketahui!

Menteri HAM Natalius Pigai mendesak penegak hukum untuk membedakan demonstran damai dari perusuh, menekankan pentingnya memahami Hak Asasi Demonstran dalam setiap penanganan.

Hak Asasi Demonstran
{{caption}}
Menteri Hukum Blak-blakan 4 Syarat Napi Dapat Amnesti Ikuti Pelatihan Komcad

Soal proses dan tahapan terkait pemberian amnesti, Supratman mengaku masih dalam tahap penilaian atau assessment.

narapidana
{{caption}}
Natalius Pigai Ungkap Alasan Prabowo Beri Amnesti ke Ribuan Narapidana

Narapidana yang akan diberikan amnesti adalah yang ditahan terkait politik, persoalan UU ITE, pengidap penyakit berkepanjangan dan gangguan jiwa.

amnesti presiden prabowo
{{caption}}
Napi Narkoba Penerima Amnesti dari Prabowo Bakal Diikutsertakan Komponen Cadangan

Namun, hanya narapidana yang berusia produktif saja yang ikut program tersebut.

amnesti presiden prabowo
{{caption}}
Prabowo Bakal Beri Amnesti ke Narapidana, 44.000 Nama Diusulkan

Pemerintah akan meminta pertimbangan ke DPR, sebelum menetapkan jumlah dan nama narapidana yang mendapatkan amnesti.

Presiden Prabowo Subianto
{{caption}}
Bangganya Natalius Pigai Terkenal Seantero Negeri: Saya Punya Visi-Misi, Bukan Mau Merusak

Dengan menjadi menteri, ia kini mewakili semua aktivis HAM. Pigai menghormati secara tulus para pegiat HAM.

Natalius Pigai
{{caption}}
Kapolri Jenderal Sigit Beri Sinyal Profesional Sipil Bisa Isi Jabatan di Polri

Kapolri menegaskan menegaskan Polri tidak dapat secara sepihak menempatkan anggotanya pada jabatan di luar institusi kepolisian.

berita update
{{caption}}
Kapolri Setuju Sipil Duduki Jabatan Tertentu di Polri, Wujudkan Asas Resiprokal

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo membuka peluang bagi sipil profesional menduduki jabatan nonoperasional di Polri. Ini wujudkan asas resiprokal dan perkuat profesionalisme institusi.

asas resiprokal
{{caption}}
Menteri HAM Terima Tongkat Garuda Wisnu Kencana, Simbol Dukungan Prabowo Marhaenis

Menteri HAM Natalius Pigai menerima titipan tongkat Garuda Wisnu Kencana dari Gerakan Pemuda Marhaenis. Penyerahan ini menjadi simbol kuat dukungan Prabowo Marhaenis terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan program-programnya yang dinilai sejal

bung karno
{{caption}}
Mensesneg Tanggapi Usulan Sipil di Polri: Sah Saja, Tapi Perlu Pertimbangan Kebutuhan

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan usulan Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai terkait pengisian jabatan nonoperasional Polri oleh kalangan sipil adalah hal yang sah, namun harus mempertimbangkan kebutuhan di lapangan. Usulan Sipil di.

kementerian hak asasi manusia
{{caption}}
Natalius Pigai Sebut Kondisi HAM Indonesia Masih Medioker

Kementerian HAM merilis Indeks HAM Indonesia 2024 di angka 63,20. Jaminan hak hidup menjadi variabel dengan nilai terendah.

berita update
{{caption}}
Cerita Menteri Pigai Tak Pernah Ditegur Presiden Prabowo: Berarti Selama Ini Senapas, Seirama

Dia memberikan contoh ketika mendatangi kantor Tempo usai teror kepala babi terhadap jurnalis. Ketika itu, ia menduga akan banyak pihak yang menegurnya.

menteri ham
{{caption}}
MK Uji Materi Pasal penghinaan Presiden di KUHP Baru

Mereka menggugat pasal tersebut karena menilai dirugikan haknya untuk berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh persamaan kedudukan di hadapan hukum.

berita update
{{caption}}
Wamenkum Eddy Ungkap Jokowi Sempat Tak Setuju Pasal Penghinaan Presiden saat Menggodok KUHP Baru

Ia mencontohkan, hampir seluruh KUHP di berbagai negara memuat pasal terkait penyerangan atau penghinaan terhadap kepala negara, termasuk kepala negara asing.

berita update