Mendagri Ingatkan Pemda Siaga Hadapi Nataru dan Potensi Bencana

Mendagri menyampaikan bahwa dalam rangka mengurangi kepadatan arus mudik dan arus balik, pemerintah memberikan fleksibilitas penerapan Working From Anywhere.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah selama periode libur Lebaran.

Polda Jatim siagakan personel gabungan dari berbagai instansi untuk antisipasi cuaca ekstrem selama periode Nataru 2025/2026, memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat di Jawa Timur.

Jelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), Presiden Prabowo Subianto instruksikan BMKG perkuat Peringatan Dini Nataru, khususnya di wilayah rawan curah hujan tinggi. Apa saja arahan lengkapnya?

Mendagri instruksikan pemda siaga bencana jelang Nataru 2026, meminta antisipasi cuaca ekstrem, mobilitas tinggi, hingga potensi kenaikan harga pangan demi keselamatan dan kenyamanan publik.

Tito juga mengingatkan pemda untuk memperkuat kesiapan menghadapi peningkatan mobilitas masyarakat pada masa Nataru.

Mendagri menegaskan bahwa potensi bencana dapat muncul sewaktu-waktu sehingga seluruh pihak perlu meningkatkan kesiapsiagaan.

Selain itu, pada libur Nataru nanti juga dinilai bakal ada potensi kenaikan harga bahan pangan.

Mendagri Tito Karnavian dan Menhub Dudy Purwagandhi berkoordinasi intensif membahas Persiapan Nataru 2025, termasuk aspek transportasi, keselamatan, dan strategi pengendalian inflasi yang krusial. Simak detail langkah-langkah pemerintah!

Mendagri juga mengingatkan pentingnya menjaga inflasi menjelang Nataru. Sebab dalam periode ini, tingkat konsumsi masyarakat juga diperkirakan meningkat.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menerbitkan Surat Edaran (SE) nomor 400.6.1/749/SJ, tertanggal 17 Februari 2025.

Budi Gunawan memastikan keamanan masyarakat saat libur natal dan tahun baru (nataru) 2024.

Capaian inflasi Indonesia saat ini masih tergolong sangat terkendali jika dibandingkan dengan sejumlah negara lain yang menghadapi tekanan inflasi ekstrem.

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut atas rekomendasi Komisi II DPR RI dan menjadi forum sinkronisasi kebijakan tiga kementerian.

Mendagri menilai masih banyak kepala daerah yang menunjukkan capaian positif.

Mendagri menjelaskan, pemerintah pusat memiliki perhatian besar terhadap masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Program tersebut perlu ditangkap oleh jajaran pemerintah daerah (Pemda), salah satunya dengan menetapkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

Penandatanganan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan agar sampah di Indonesia terkelola dengan baik.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, Mendagri menawarkan lima strategi yang dapat dijalankan secara paralel.

Ribka mengatakan, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah (Pemda) terus melakukan fasilitasi penanganan konflik sosial yang sebelumnya terjadi di Wamena.

Pemda bersama aparat kepolisian terus melakukan pendataan dan pengaturan kebutuhan warga yang masih berada di lokasi pengungsian.

Kemendagri RI mendorong percepatan Raperdasus Pelarangan Perang Suku di Papua Pegunungan. Langkah ini diharapkan menjadi landasan hukum kuat untuk mencegah konflik berulang dan menciptakan stabilitas daerah.

Kementerian Dalam Negeri bersama Garuda TV akan menyelenggarakan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026, sebuah penghargaan untuk pemda yang inovatif dan berdampak nyata, sekaligus memperkuat kolaborasi pembangunan nasional.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram terus berupaya meningkatkan aktivasi IKD di tengah target besar dan kekhawatiran masyarakat terhadap keamanan data.