Mahfud MD akan Beri Alternatif ke Jokowi Soal Pemulangan WNI Eks ISIS
Merdeka.com - Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan, pernyataan pribadi Presiden Joko Widodo yang menolak pemulangan WNI eks ISIS pulang ke Tanah Air, dijadikan dasar untuk membuat keputusan pemerintah. Ini disampaikan Mahfud usai mengadakan rapat tertutup dengan Menteri Agama Fachrul Razi, Menkumham Yasonna H. Laoly, Kepala BNPT Suhardi Alius, dan beberapa lembaga serta kementerian lainnya membahas WNI yang pernah menjadi Foreign Terorists Fighter (FTF).
"Pastilah menjadi dasar (pernyataan Presiden) untuk dibahas nanti. Nanti kan akan dibahas di situ," kata Mahfud di kantornya, Jakarta, Selasa (11/2).
Mahfud mengaku sudah menyiapkan alternatif soal rencana pemulangan WNI eks ISIS untuk dilaporkan ke Jokowi. Namun, dia tidak merinci apa saja alternatif yang dimaksud.
"Kita sudah membuat alternatif-alternatif yang nanti siang akan dilaporkan ke Presiden," ujarnya.
Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini, perlu kajian mendalam untuk memulangkan eks kombatan ISIS. Apalagi, wacana itu sudah mendapat atensi publik.
"Ada yang mengatakan itu tidak boleh dipulangkan karena itu virus. Ada yang mengatakan seperti Pak Dim Syamsuddin, Komnas HAM, mengatakan itu tugas negara untuk memulangkan mereka," jelas Mahfud.
Sementara Yasonna memilih tak bicara terkait hal ini. Setali tiga uang, Fachrur juga menyerahkan sepenuhnya kepada Mahfud.
"Itu Pak Menko. Sudah sepakat Pak Menko. Ini kantornya kan kantornya Pak Menko. Enggak boleh dong (ngomong)," tukasnya.
Adapun Suhardi memilih keluar tidak dari pintu utama kantor Menko Polhukam, untuk langsung meninggalkan lokasi.
Sebelumnya,Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku tak setuju apabila ratusan Warga Negara Indonesia (WNI) eks ISIS pulang ke Tanah Air. Namun, Jokowi mengatakan keputusan itu harus dibahas terlebih dahulu dalam rapat terbatas.
"Kalau bertanya pada saya, ini belum ratas lho ya, kalau bertanya pada saya, saya akan bilang tidak. Tetapi masih dirataskan," kata Jokowi di Istana Negara Jakarta, Rabu (5/2).
Dia menjelaskan bahwa pemerintah harus menghitung plus minus apabila WNI eks ISIS itu dipulangkan ke Indonesia. Jokowi mengaku dirinya harus mendengarkan masukan dari kementerian terkait. Setelah itu, barulah dirinya akan memutuskan hal itu dalam rapat terbatas. Meski begitu, Jokowi telah menerima laporan soal rencana kepulangan WNI eks ISIS.
"Kita ini pastikan harus semuanya lewat perhitungan kalkulasi plus minusnya semuanya dihitung secara detail," kata Jokowi.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mahfud MD Kerap Kritik Pemerintah, Istana Ungkap Reaksi Jokowi
Belakangan, Mahfud kerap mengkritik pemerintah Jokowi.
Baca SelengkapnyaJokowi Bicara Sosok Menkopolhukam Pengganti Mahfud Md
Jokowi berjanji akan segera menetapkan pengganti Mahfud paling lama tiga hari.
Baca SelengkapnyaMahfud MD Ingin Bertemu Presiden Jokowi, TPN: Sedang Diatur Bersama Mensesneg
Mahfud mengungkap akan mundur sebagai Menko Polhukam secara baik-baik
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Nusron Wahid Yakin Mahfud MD Tak Terlibat Isu Pemakzulan Jokowi
Nusron mengatakan, Mahfud kemungkinan tak mengetahui kelompok masyarakat yang bertemu dirinya akan meminta pemakzulan Jokowi.
Baca SelengkapnyaTerungkap Alasan Mahfud Ingin Antarkan Surat Pengunduran Diri ke Jokowi Secara Langsung
Rencananya, Mahfud akan mengantarkan surat tersebut pada Kamis (1/2) besok.
Baca SelengkapnyaMahfud MD Serahkan Surat Pengunduran Diri ke Jokowi Sore Ini
Informasi yang beredar, Mahfud menyerahkan surat pengunduran dirinya dari Menko Polhukam di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.
Baca SelengkapnyaTerbukti Jitu, Mahfud Ungkap Strategi 'Pukul' Pejabat Nakal Saat Jabat Menko Polhukam
Menjadi seorang Menko Polhukam tak selamanya membuat kinerja seorang Mahfud Md mulus.
Baca SelengkapnyaMahfud MD Ucapkan Terima Kasih pada Jokowi, Sinyal Mundur dari Menko Polhukam?
Mahfud MD mengaku bersyukur, telah diberikan amanah sebagai Menteri
Baca SelengkapnyaMahfud MD Minta Bertemu Jokowi, Istana: Presiden sedang di Luar Kota, Baru Pulang 1 Februari
Agenda pertemuan antara Mahfud dan Jokowi baru akan diatur setelah tanggal 1 Februari 2024.
Baca Selengkapnya