WNI Gabung ISIS

Hingga saat ini, PPATK masih melakukan penelusuran terkait keterlibatan kelima WNI dengan ISIS, termasuk jumlah dan rekening mereka.

Departemen Keuangan Amerika Serikat (AS) menuding lima Warga Negara Indonesia (WNI) mendanai keuangan ISIS di Indonesia, Suriah, dan Turki. Lima orang ini juga disebut melakukan transfer keuangan untuk mendukung operasional kelompok militan itu di sejumlah kamp di Suriah.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Suhardi Alius mengatakan, pihaknya terus melakukan verifikasi terkait jumlah Foreign Terorist Fighter atau eks kombatan ISIS asal Indonesia.

Menurut dia, pendataan ini penting, lantaran bisa mencegah mereka masuk secara ilegal.

Cara seperti ini menurut Ansyaad dilakukan oleh negara Turki yang menempatkan warganya yang terpapar radikalisme di area isolasi.

Pemerintah sudah memutuskan tidak akan memulangkan dan menerima warga negara Indonesia eks ISIS. Pemerintah terus mendata WNI yang pernah bergabung dengan ISIS dan kini nasibnya tidak jelas. Jumlahnya bertambah berdasarkan hasil identifikasi yang dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

"Ini nanti kita asess lagi, kita lihat seperti apa dia di sana, bagaimana dia di sana, ini semua nanti akan bekerjasama dengan dunia intelejen di sana," ucap politikus PDIP itu.

Menurut dia, kebijakan itu hanya untuk orang dewasa. Sedangkan untuk anak-anak masih diidentifikasi.

Presiden Joko Widodo tidak akan luluh meski alasan kemanusiaan.

Sejumlah negara Eropa menolak memulangkan warganya yang menjadi anggota ISIS. Hal yang sama juga dilakukan Indonesia. Kini, ribuan mantan anggota ISIS terkatung-katung di Suriah.

Menurut dia, yang harus menjadi pertimbangan terkait rencana pemulangan eks kombatan ISIS, yakni aspek keselamatan.

Pemerintah Masih Mendata Anak WNI Eks ISIS yang Terpencar di Timur Tengah. Pemerintah, kata dia, masih mendata anak-anak WNI eks ISIS yang kini terpencar di berbagai negara Timur Tengah. Setelah proses itu selesai, barulah pemerintah akan memutuskan apakah akan memulangkan anak-anak itu atau tidak.

Mahfud menjelaskan bahwa penetapan hilangnya kewarganegaraan WNI yang pernah menjadi teroris lintas batas atau mantan kombatan ISIS, tidak perlu melalui pengadilan.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia khawatir rencana kepulangan WNI Eks ISIS akan mengganggu iklim investasi dalam negeri yang sedang berkembang. Untuk itu, dia meminta WNI yang tidak memenuhi aturan tidak kembali ke tanah air.

Demokrat Minta Pemerintah Jangan Terburu-buru Tangani WNI Eks ISIS. Terkait hal itu, Pemerintah tentu harus melakukan validasi data terkait para eks kombatan ISIS tersebut. Dengan demikian, Pemerintah memiliki data akurat terkait profil masing-masing orang.

Diketahui ada 689 Warga Negara Indonesia (WNI) bergabung dengan ISIS di Suriah. Dari jumlah tersebut, ada 10 orang asal Banten. Hal tersebut diungkapkan Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Banten Amas Tadjuddin.

Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan, untuk menggugurkan status kewarganegaraan Foreign Terrorist Fighter (FTF) asal Indonesia, harus menggunakan Keputusan Presiden atau Keppres.

Terkait polemik status kewarganegaraan para simpatisan ISIS eks WNI ini, Wapres Ma'ruf menegaskan bahwa mereka yang memilih untuk berbaiat kepada Negara Islam Irak Suriah atau ISIS. Karenanya bukan tanggungjawab pemerintah Indonesia untuk memikirkan kembali bagaimana status kewarganegaraan mereka.

Moeldoko menyebut Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah meminta Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), Badan Intelijen Nasional (BIN), dan kepolisian untuk melakukan verifikasi dan identifikasi 689 WNI eks ISIS. Proses verifikasi data itu diperkirakan memakan waktu hingga empat bulan.

Dalam rapat terbatas beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan para menteri terkait turut membahas soal UU Kewarganegaraan. Sementara WNI eks ISIS yang masih memiliki paspor, akan diverifikasi terlebih dahulu.