KPK Panggil Mantan Menkumham Yasonna Laoly Besok, Untuk Kasus Apa?

KPK memeriksa mantan Menteri Hukum dan Ham (Menkumham) Yasonna Laoly pada Rabu (18/12/2024) lalu.

Larangan tersebut diberlakukan bersamaan dengan larangan bepergian keluar negeri terhadap Hasto.

Yudi menyebut, pencekalan terhadap Yasonna dan Hasto keluar negeri merupakan kewenangan penyidik.

Yasonna mengaku diminta memberikan keterangan dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPP PDIP

KPK telah memeriksa mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly

Yasonna mengaku, dirinya dicecar oleh penyidik KPK terkait kapasitas dirinya sebagai ketua DPP Partai PDIP.

KPK memeriksa mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly terkait beberapa hal, salah satunya adalah soal Harun Masiku.

Yasonna memenuhi panggilan tersebut. Yasonna dipanggil dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk mengungkap kasus buron Harun Masiku.

Mantan Menkum HAM Yassona Laoly akhirnya memenuhi panggilan KPK.

Yasonna dipanggil dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk mengungkap kasus buron Harun Masiku.

KPK mencegah mantan Menteri Hukum dan Ham (Menkumham) Yasona H Laoly ke luar negeri usai memberikan kesaksian tentang jalur pelarian Harun Masiku.

Hal itu diungkap Yasonna saat menjadi inspektur di Upacara Hari Pengayoman pada Senin (19/8).

Yasonna mengatakan bahwa dirinya sejak awal memimpin Kemenkumham, memiliki keyakinan bahwa setiap warga binaan memiliki hak atas pengurangan hukuman.

Yasonna meminta agar seluruh anak buahnya untuk dapat mengenang jasa para pahlawan.

pihak yang diwajibkan membayar royalti dalam peraturan yang baru disahkan itu, di antaranya, yakni usaha jasa fotokopi

Menkumham Yasonna Laoly menyatakan data imigrasi masih berada di Amazon Web Service (AWS).

Kartika yang merupakan istri HM Kunang sekaligus ibunda Ade Kuswara dimintai penjelasan mengenai sejumlah aset, termasuk perhiasan.

Penyidik juga mendalami pertemuan Suhardiman dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

Istri bupati SA, SNE, masih berstatus saksi dalam kasus ini.

Bupati Kuansing terlibat dalam skandal jual beli jabatan yang mencuat ke publik dan memicu perhatian masyarakat serta pihak berwenang.

KPK menetapkan Bupati Kuansing, Suhardiman Amby, dan Sekda Zulkarnaen tersangka kasus dugaan suap lelang jabatan pengadaan mobil mewah senilai Rp2,05 miliar.

Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby dalam perkara dugaan suap jual beli jabatan Sekretaris Daerah.