KPK Berhalangan Hadir, Sidang Perdana Gugatan Praperadilan SYL Ditunda

Tessa mengaku saat ini belum dapat membeberkan progres dari penyidikan kasus TPPU SYL.

KPK berharap pihak-pihak tertentu tidak melakukan tindakan apa pun yang berpotensi menghambat jalannya penyidikan.

SYL siap untuk menjalani sidang pertamanya hari ini.

KPK memberikan jawaban soal gugatan praperadilan yang dilayangkan tersangka korupsi SYL.

KPK juga meminta hakim menolak semua permohonan diajukan Syahrul Yasin Limpo.

Syahrul Yasin Limpo menilai status tersangkanya oleh KPK tidak sah dan batal demi hukum.

Sidang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (6/11).

Syahrul Yasin Limpo mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

Kuasa hukum mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), Febri Diansyah menuding, ada kejanggalan dalam penangkapan kliennya

KPK menetapan mantan SYL sebagai tersangka terkait dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi di Kementan.

Syahrul ingin menguji soal sah atau tidaknya status tersangkanya di lembaga antirasuah.

KPK dikabarkan sudah menetapkan Syahrul Yasin Limpo jadi tersangka kasus korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami proses pengadaan asam format di Kementerian Pertanian (Kementan) tahun 2021. Penyelidikan ini terkait dugaan korupsi fasilitas pengolahan karet yang merugikan negara.

Pemanggilan ini dilakukan untuk menyelidiki dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan SYL.

KPK terus mengusut tuntas kasus Korupsi Kementan Asam Formiat, kini mendalami peran rekanan pengadaan asam formiat yang diduga terlibat penggelembungan harga. Siapa saja yang terseret?

Presiden Prabowo Subianto bercerita mengusulkan Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian saat Joko Widodo masih menjadi Presiden.

Fathroni diperiksa penyidik pada Kamis (27/3) kemarin.

KPK curiga Syahrul Yasin Limpo (SYL) membayar jasa firma hukum Visi Law Office menggunakan uang hasil tindak pidana korupsi.

Keduanya akan diperiksa di gedung Merah Putih Jakarta namun statusnya masih dalam konfirmasi apakah hadir hari ini atau meminta penjadwalan ulang.

Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan dukungan penuh terhadap gagasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai pembatasan uang tunai pemilu. Langkah ini diharapkan mampu memurnikan suara rakyat dan mendorong transparansi.

KPK dan ACC Sulawesi membekali pemuda dengan Pendidikan Antikorupsi via YIC. Ini untuk tingkatkan peran masyarakat berantas korupsi, khususnya di sektor pengadaan barang dan jasa yang rentan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menekankan pentingnya regulasi pembatasan uang tunai pemilu guna meminimalisir praktik politik uang yang kerap terjadi dalam demokrasi elektoral.

Regulasi ini dinilai penting sebagai langkah strategis untuk menekan praktik politik uang dalam Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti lemahnya sistem kaderisasi partai politik sebagai akar masalah praktik mahar politik yang berpotensi memicu korupsi. Simak usulan KPK untuk perbaikan Kaderisasi Partai Politik.