Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

KPK Pastikan Hadiri Sidang Praperadilan Syahrul Yasin Limpo Hari Ini

KPK Pastikan Hadiri Sidang Praperadilan Syahrul Yasin Limpo Hari Ini<br>

KPK Pastikan Hadiri Sidang Praperadilan Syahrul Yasin Limpo Hari Ini

Sidang perdana gugatan praperadilan ini sedianya digelar pada Senin (30/10). Namun saat itu sidang batal digelar lantaran KPK mangkir alias tak memenuhi panggilan sidang.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bakal menghadiri sidang gugatan praperadilan yang diajukan mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL). Sidang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (6/11).

"Informasi yang kami terima, betul hari ini (6/11) tim biro hukum KPK hadir pada sidang praperadilan yang dimohonkan tersangka SYL," ujar Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (6/11).

Ali mengatakan, semua proses hukum yang dilakukan terhadap Syahrul Yasin Limpo sudah sesuai prosedur hukum yang berlaku. Atas dasar itu, Ali meyakini hakim tunggal PN Jaksel nantinya akan menolak gugatan praperadilan SYL.

"Kami pastikan KPK telah patuhi semua hukum acara pidananya maupun ketentuan lain yang terkait. Sehingga tentu kami sangat yakin permohonan dimaksud sudah selayaknya nanti akan ditolak hakim," kata Ali.

KPK Pastikan Hadiri Sidang Praperadilan Syahrul Yasin Limpo Hari Ini
KPK Pastikan Hadiri Sidang Praperadilan Syahrul Yasin Limpo Hari Ini

Sidang perdana gugatan praperadilan ini sedianya digelar pada Senin (30/10). Namun saat itu sidang batal digelar lantaran KPK mangkir alias tak memenuhi panggilan sidang.

Diketahui, Syahrul Yasin Limpo mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Gugatan mantan Menteri Pertanian (Mentan) ini ditujukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

KPK Pastikan Hadiri Sidang Praperadilan Syahrul Yasin Limpo Hari Ini

Syahrul Yasin Limpo mengajukan gugatan praperadilan karena tak terima ditetapkan sebagai tersangka. Dia ingin menguji soal sah atau tidaknya status tersangkanya di lembaga antirasuah.

"114/Pid.Pra/2023/PN JKT.SEL: Sah atau tidaknya penetapan tersangka. Pemohon:
Syahrul Yasin Limpo. Temohon: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia," ujar Humas PN Jaksel Djumyanto dalam keterangannya, Rabu (11/10).

Sidang ini rencananya akan dipimpin oleh hakim tunggal Alimin Ribut Sujono. Sidang perdana diagendakan pada Senin, 30 Oktober 2023.

"Sidang Pertama Senin, 30 Oktober 2023," kata dia.

KPK resmi mengumumkan status mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi berupa pemerasan dalam jabatan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) RI.

KPK Pastikan Hadiri Sidang Praperadilan Syahrul Yasin Limpo Hari Ini

Selain Syahrul Yasin Limpo, KPK juga menjerat dua anak buah Syahrul Yasin Limpo, mereka yakni Sekjen Kementan Kasdi Subagyono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta.

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menjelaskan, awal mula kasus ini saat Syahrul Yasin Limpo menduduki jabatan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo mengangkat kedua anak buahnya itu menjadi bawahannya di Kementan. Kemudian Syahrul Yasin Limpo membuat kebijakan yang berujung pemerasan dalam jabatan.

"SYL kemudian membuat kebijakan personal kaitan adanya pungutan maupun setoran di antaranya dari ASN internal Kementan untuk memenuhi kebutuhan pribadi termasuk keluarga intinya," ujar Johanis dalam jumpa pers di gedung KPK, Rabu (11/10).

Johanis menyebut, Syahrul Yasin Limpo menugaskan Kasdi dan Hatta melakukan penarikan sejumlah uang dari unit eselon I dan eselon II dalam bentuk penyerahan tunai, transfer rekening bank hingga pemberian dalam bentuk barang maupun jasa.

KPK Pastikan Hadiri Sidang Praperadilan Syahrul Yasin Limpo Hari Ini

Sumber uang yang digunakan di antaranya berasal dari realisasi anggaran Kementerian Pertanian yang sudah di mark up, termasuk permintaan uang pada para vendor yang mendapatkan proyek di Kementerian Pertanian.

"Atas arahan SYL, KS dan MH memerintahkan bawahannya mengumpulkan sejumlah uang dilingkup eselon I, para Direktur Jenderal, Kepala Badan hingga Sekertaris dimasing-masing eselon I dengan besaran nilai yang telah ditentukan SYL dengan kisaran besaran mulai USD4 ribu hingga USD10 ribu," kata Johanis.

Penerimaan uang melalui Kasdi dan Harta sebagai representasi sekaligus orang kepercayaan Syahrul Yasin Limpo dilakukan secara rutin tiap bulan dengan menggunakan pecahan mata uang asing.

"Penggunaan uang oleh SYL yang juga diketahuai KS dan MH antara lain untuk pembayaran cicilan kartu kredit dan cicilan pembelian mobil Alphard milik SYL," 

kata Johanis.

merdeka.com

Selain untuk cicilan kartu kredit dan Alphard, KPK menyebut uang itu juga digunakan untuk umrah para pejabat di Kementan dan untuk kebutuhan keluarga Syahrul Yasin Limpo.

"Sejauh ini uang yang dinikmati SYL bersama-sama dengan KS dan MH sejumlah sekitar Rp13,9 miliar dan penelusuran lebih mendalam masih terus dilakukan tim penyidik," Johanis menandaskan.

Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sedangkan tersangka SYL turut pula disangkakan melanggar pasal 3 dan atau 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Sidang Praperadilan Syahrul Yasin Limpo Lawan KPK Digelar di PN Jaksel Hari Ini

Sidang Praperadilan Syahrul Yasin Limpo Lawan KPK Digelar di PN Jaksel Hari Ini

Syahrul Yasin Limpo mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

Baca Selengkapnya
KPK Khawatir Syahrul Yasin Limpo Melarikan Diri dan Hilangkan Barang Bukti

KPK Khawatir Syahrul Yasin Limpo Melarikan Diri dan Hilangkan Barang Bukti

Hanya saja menurut Ali, SYL dikatakannya akan hadir pada sore hari ini selepas tiba di Jakarta pada dini hari tadi.

Baca Selengkapnya
Deretan Anggota BPK Terima 'Duit Panas' dari Koruptor, Teranyar Achsanul Qosasi

Deretan Anggota BPK Terima 'Duit Panas' dari Koruptor, Teranyar Achsanul Qosasi

Achsanul Qosasi diduga telah menerima uang kurang lebih Rp 40 miliar dari Irwan Hermawan.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jenderal Kopassus Cari Pemimpin yang Berani, Prabowo Tertawa: Jangan Dijabarkan Lagi!

Jenderal Kopassus Cari Pemimpin yang Berani, Prabowo Tertawa: Jangan Dijabarkan Lagi!

Hal itu ia sampaikan dalam acara syukuran ulang tahun ke-64 Pepabri, di Wisma Elang Laut, Jakarta Pusat, Selasa (12/9).

Baca Selengkapnya
PN Jaksel Terima Petikan Kasasi Ferdy Sambo Cs, Segera Diserahkan ke Jaksa dan Terdakwa

PN Jaksel Terima Petikan Kasasi Ferdy Sambo Cs, Segera Diserahkan ke Jaksa dan Terdakwa

Petikan Kasasi itu diterima Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dari Mahkamah Agung.

Baca Selengkapnya
KPK Dikabarkan Tetapkan Mentan Syahrul Yasin Limpo Jadi Tersangka

KPK Dikabarkan Tetapkan Mentan Syahrul Yasin Limpo Jadi Tersangka

KPK menggeledah rumah dinas Mentan. Mentan saat ini sedang di luar negeri.

Baca Selengkapnya
PKS Ingin Jakarta Tetap Jadi Ibu Kota, Kaesang: Sesuai UU Ibu Kota Baru IKN

PKS Ingin Jakarta Tetap Jadi Ibu Kota, Kaesang: Sesuai UU Ibu Kota Baru IKN

PSI akan tetap berpegang kepada UU IKN terkait perpindahan ibu kota negara.

Baca Selengkapnya
Ahmad Syaikhu: Kalau RUU DKJ Disahkan Demokrasi akan Mundur, Hak Warga Jakarta Dihilangkan

Ahmad Syaikhu: Kalau RUU DKJ Disahkan Demokrasi akan Mundur, Hak Warga Jakarta Dihilangkan

PKS tegas menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Baca Selengkapnya
Nusron Wahid Jawab PKS yang Ingin Ibu Kota Tetap di Jakarta Bukan Kaltim

Nusron Wahid Jawab PKS yang Ingin Ibu Kota Tetap di Jakarta Bukan Kaltim

Mohamad Sohibul Iman mengatakan bahwa partainya menolak perpindahan ibu kota ke IKN di Kalimantan Timur.

Baca Selengkapnya